PDIP Apresiasi Kinerja KPK dan Polri
PDIP Apresiasi Kinerja KPK dan Polri
A
A
A
JAKARTA - Momentum Idul Fitri tahun ini hendaknya ditempatkan sebagai momentum untuk saling mengoreksi, saling memperkuat, dan kemudian menjadi momentum kemenangan bagi seluruh aparat penegak hukum untuk melawan segala bentuk mafia hukum, mafia narkoba, mafia impor, mafia migas dan segala bentuk korupsi.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap tidak kehilangan kewaspadaan sehingga mampu membongkar upaya penyuapan hakim PTUN di Kota Medan. Tidak lama berselang, Polri dalam operasi yang gemilang mampu menggagalkan peredaran sabu senilai kurang lebih Rp570 miliar.
"Prestasi KPK dalam operasi tangkap tangan dan Polri dalam pemberantasan narkoba adalah contoh positif yang membangun harapan baru bahwa aparat penegak hukum tetap bekerja keras menjawab berbagai harapan dan tuntutan masyarakat," ujar Hasto kepada SINDO di Jakarta, Kamis (16/7/2015).
Lanjut dia, PDIP memberikan apresiasi atas upaya penegakan hukum dan menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh KPK dan Polri. PDIP meyakini, jika seluruh aparat penegak hukum saling bersinergi dan bekerja sama, maka gambaran Indonesia yang bersih dari korupsi, aman, tenteram, dan adil bisa diwujudkan.
"Ini juga harus menjadi momentum bagi parpol untuk memperbaiki diri dan betul-betul menunjukkan kinerjanya dalam upaya mencegah terjadinya berbagai bentuk tindakan korupsi," tandas Hasto.
Hasto menuturkan, skala prioritas saat ini adalah bagaimana mendorong setiap institusi penegak hukum untuk melakukan perbaikan internalnya, melalui proses institusionalisasi, penguatan budaya hukum dan ketaatan pada hukum, peningkatan profesionalitas aparat, akuntabilitas, dan tentu saja tanggung jawab terhadap bangsa dan rakyat Indonesia.
"Berbagai bentuk politisasi hukum, ataupun hukum yang tidak berkeadilan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri harus secepatnya diakhiri. PDIP berkeyakinan bahwa Indonesia yang adil, aman, dan bebas korupsi bisa diwujudkan. Syaratnya rasa saling percaya dan kemampuan koreksi yang terus menerus dari internal institusi penegak hukum sendiri.
Dia juga mengingatkan tuntutan reformasi terhadap institusi peradilan mutlak dijalankan agar masyarakat mendapatkan kepastian terhadap proses peradilan yang benar-benar adil.
PILIHAN:
Publik Galang Petisi Copot Kabareskrim Budi Waseso
Panglima TNI Minta KSAD Lahirkan Prajurit-prajurit 'Gila'
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap tidak kehilangan kewaspadaan sehingga mampu membongkar upaya penyuapan hakim PTUN di Kota Medan. Tidak lama berselang, Polri dalam operasi yang gemilang mampu menggagalkan peredaran sabu senilai kurang lebih Rp570 miliar.
"Prestasi KPK dalam operasi tangkap tangan dan Polri dalam pemberantasan narkoba adalah contoh positif yang membangun harapan baru bahwa aparat penegak hukum tetap bekerja keras menjawab berbagai harapan dan tuntutan masyarakat," ujar Hasto kepada SINDO di Jakarta, Kamis (16/7/2015).
Lanjut dia, PDIP memberikan apresiasi atas upaya penegakan hukum dan menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh KPK dan Polri. PDIP meyakini, jika seluruh aparat penegak hukum saling bersinergi dan bekerja sama, maka gambaran Indonesia yang bersih dari korupsi, aman, tenteram, dan adil bisa diwujudkan.
"Ini juga harus menjadi momentum bagi parpol untuk memperbaiki diri dan betul-betul menunjukkan kinerjanya dalam upaya mencegah terjadinya berbagai bentuk tindakan korupsi," tandas Hasto.
Hasto menuturkan, skala prioritas saat ini adalah bagaimana mendorong setiap institusi penegak hukum untuk melakukan perbaikan internalnya, melalui proses institusionalisasi, penguatan budaya hukum dan ketaatan pada hukum, peningkatan profesionalitas aparat, akuntabilitas, dan tentu saja tanggung jawab terhadap bangsa dan rakyat Indonesia.
"Berbagai bentuk politisasi hukum, ataupun hukum yang tidak berkeadilan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri harus secepatnya diakhiri. PDIP berkeyakinan bahwa Indonesia yang adil, aman, dan bebas korupsi bisa diwujudkan. Syaratnya rasa saling percaya dan kemampuan koreksi yang terus menerus dari internal institusi penegak hukum sendiri.
Dia juga mengingatkan tuntutan reformasi terhadap institusi peradilan mutlak dijalankan agar masyarakat mendapatkan kepastian terhadap proses peradilan yang benar-benar adil.
PILIHAN:
Publik Galang Petisi Copot Kabareskrim Budi Waseso
Panglima TNI Minta KSAD Lahirkan Prajurit-prajurit 'Gila'
(kri)
Explore More