PDIP Siapkan Kader Masuk Kabinet

Rabu, 08 Juli 2015 - 10:26 WIB
PDIP Siapkan Kader Masuk Kabinet
PDIP Siapkan Kader Masuk Kabinet
A A A
JAKARTA - Istana Negara telah memastikan akan melakukan perombakan untuk mereposisi beberapa menteri yang kinerjanya kurang maksimal. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut-sebut sudah menyiapkan kader-kader profesional yang memahami Trisakti Bung Karno.

Direktur Eksternal Urusan Antarlembaga dan Kementerian Kepresidenan Beathor Suryadi mengatakan, pada waktunya nanti Presiden Joko Widodo menghendaki kaderkader tersebut untuk duduk di jajaran Kabinet Kerja yang dipimpinnya. ”Kami PDIP menyiapkan kader-kader kelas 1 untuk dipilih Presiden sebagai menteri jika reshuffle itu memang terjadi,” kata politikus PDIP Beathor Suryadi kemarin.

Dia mengatakan, ada tiga kader perempuan dan tujuh kader laki-laki dari PDIP yang diyakini punya kompetensi untuk masuk kabinet jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle, seusai lebaran nanti. Tiga kader perempuan tersebut, kata Beathor, adalah Eva K Sundari untuk menteri PAN dan RB, Dewi Aryani untuk menteri ESDM, dan Wiryanti Sukamdani untuk menteri pariwisata.

Mantan anggota DPR Dewi Aryani dinilai layak menjadi menteri ESDM lantaran memiliki kapasitas yang mumpuni. Doktor perempuan pertama bidang kebijakan energi di Indonesia itu sangat fokus pada masalah energi nasional dan memahami program Nawacita Presiden Jokowi.

Adapun sejumlah kader lakilakinya, kata dia, adalah Arif Budimanta untuk menko perekonomian, Pramono Anung untuk menteri sekretaris kabinet, Benny Pasaribu untuk posisi menteri BUMN, M Prakosa untuk menteri pertanian, Helmy Fauzy untuk menteri luar negeri, kemudian TB Hasanudin untuk menteri pertahanan dan Sony Keraf untuk menteri lingkungan hidup dan kehutanan. ”Nama-nama akan kami sampaikan langsung ke Presiden melalui tim yang diutus DPP,” ujarnya.

Sementara itu, politikus senior PDIP Pramono Anung mengatakan bahwa perombakan kabinet tidak bisa dihindari karena pertumbuhan ekonomi sejauh ini masih belum memuaskan. Namun, kata dia, Presiden Jokowi akan menunggu momentum yang tepat untuk melakukan reshuffle. ”Oleh karena itu harus dipilih orangorang yang bisa mengantisipasi, punya pengalaman ekonomi saat krisis. Karena pengalaman itu diperlukan,” katanya.

Dia juga mengatakan saat ini salah satu masalah dari pemerintah adalah kurangnya kepercayaan publik, terutama pada para pembantu dan orang di sekitar Jokowi. Sementara terhadap Presiden Jokowi, kata dia, kepercayaannya masih sangat tinggi. Karena itu, perombakan kabinet menjadi hal yang sulit dihindari untuk kepentingan meningkatkan kinerja pemerintahan serta kepercayaan publik.

”Saya rasa momentumnya akan diambil dengan tepat, apalagi ini akan masuk Lebaran. Dalam konteks itu, Presiden akan menyiapkan langkah-langkah,” ujar mantan sekjen PDIP tersebut. Wakil Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyarankan Presiden Jokowi agar mempertimbangkan menambah menteri dari kalangan politisi.

Pasalnya, dalam sembilan bulan jalannya pemerintahan terbukti menteri yang berasal dari partai politik memiliki kinerja yang lebih baik, bahkan punya kelebihan jaringan dan kekuatan politik di parlemen. ”Ini bakal membantu presiden untuk stabilitas politik. Selama ini gonjang-ganjing karena stabilitas politik tidak jelas, sehingga untuk meningkatkan perekonomian tingkat kesejahteraan butuh fondasi stabilitas politik,” ungkapnya.

Menurut anggota Komisi IV DPR ini, ekonomi Indonesia saat ini sangat lemah akibat ketidakstabilan politik. Karena itu, dia menekankan penting bagi Jokowi mempertimbangkan untuk menambah menteri dari kader parpol. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merotasi beberapa menteri Kabinet Kerja dan mengganti sejumlah menteri dalam waktu dekat.

Sejumlah masukan dari kalangan akademisi dan tokoh masyarakat akan menjadi pertimbangan presiden. Staf Komunikasi Bidang Politik Teten Masduki mengatakan, perombakan posisi kabinet ini dilakukan Presiden untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

”Sinyalnya kan Presiden sudah cukup jelas, sinyalnya Presiden perlu melakukan reshuffle dan reshuffle ini dikaitkan dengan upaya untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Nah, masalahnya reshuffle kapan dan nama-namanya siapa, Presiden belum membahasnya secara khusus,” ujar Teten.

Rahmat sahid
(ftr)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.2861 seconds (0.1#10.140)