Golkar Yakin Pemerintah Akan Melunak Soal Revisi UU Pilkada
Senin, 06 Juli 2015 - 14:52 WIB
Golkar Yakin Pemerintah Akan Melunak Soal Revisi UU Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komarudin menegaskan usulan revisi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada tidak terkait konflik Partai Golkar dan PPP.
Menurut pria yang akrab disapa Akom, revisi UU itu dimaksudkan untuk mencari solusi atas konflik yang menimpa partai politik (Parpol). Revisi berlaku untuk seluruh parpol.
"Kami tak ingin ada partai yang kena musibah. Kita ingin ada pasal yang mengatur soal konflik ini," ujar Ade di Komplek DPR, Jakarta, Senin (6/7/2015).
Terkait sikap pemerintah yang sejak awal menolak revisi UU tersebut, Akom menilai pemerintah bisa 'melunak'. Sebab, komunikasi untuk menggolkan revisi itu terus dijalin antara DPR dan pemerintah.
Akom menambahkan, dalam komunikasi politik yang terjalin antara pemerintah dan DPR berjalan secara dinamis. "Keputusan pemerintah hari ini bisa berubah di hari berikutnya. Dengan komunikasi politik saya yakin bisa tuntas," tandasnya.
Sekadar informasi, rencana revisi UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada sudah disepakati di Badan Legislasi (Baleg) dan segera dibahas masing-masing fraksi.
PILIHAN:
Fahri Bandingkan Kualitas Pembantu Jokowi dengan Soeharto
Tim Penjaringan Partai Golkar Diminta Bekerja Cepat
Menurut pria yang akrab disapa Akom, revisi UU itu dimaksudkan untuk mencari solusi atas konflik yang menimpa partai politik (Parpol). Revisi berlaku untuk seluruh parpol.
"Kami tak ingin ada partai yang kena musibah. Kita ingin ada pasal yang mengatur soal konflik ini," ujar Ade di Komplek DPR, Jakarta, Senin (6/7/2015).
Terkait sikap pemerintah yang sejak awal menolak revisi UU tersebut, Akom menilai pemerintah bisa 'melunak'. Sebab, komunikasi untuk menggolkan revisi itu terus dijalin antara DPR dan pemerintah.
Akom menambahkan, dalam komunikasi politik yang terjalin antara pemerintah dan DPR berjalan secara dinamis. "Keputusan pemerintah hari ini bisa berubah di hari berikutnya. Dengan komunikasi politik saya yakin bisa tuntas," tandasnya.
Sekadar informasi, rencana revisi UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada sudah disepakati di Badan Legislasi (Baleg) dan segera dibahas masing-masing fraksi.
PILIHAN:
Fahri Bandingkan Kualitas Pembantu Jokowi dengan Soeharto
Tim Penjaringan Partai Golkar Diminta Bekerja Cepat
(kri)
