Roda Ekonomi Harus Kembali Melaju

JAKARTA - Pemerintah harus membuat roda ekonomi kembali melaju. Dengan pengelolaan yang tepat, ekonomi Indonesia diyakini bisa bertumbuh hingga 8-9%, jauh lebih tinggi dibanding kuartal 1/2015 lalu yang hanya 4,7%.

”Pemerintah harus membuat ekonomi bergerak lagi,” kata Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) seusai menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kewirausahaan dan Seminar Nasional Pelajar Menghadapi MEA 2015 Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Jakarta kemarin.

Acara ini diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai daerah. HT mengatakan, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian, di antaranya menggenjot penyaluran kredit dari perbankanuntuksektorproduktif, bukan konsumtif. Sebagai contoh, UMKM hingga saat ini kesulitan mendapatkan modal. Selain itu bunga yang dikenakan kepada mereka sangat tinggi berkisar 20-40%. Padahal, untuk pinjaman korporasi, perbankan bisa memberi pendanaan dengan bunga 12-13%.

”Seharusnya pelaku usaha kecil bisa didorong untuk tumbuh dengan memberikan kemudahan akses pendanaan, juga bunga yang rendah. Kalau dikenai bunga tinggi seperti saat ini, para pelaku usaha tersebut tidak bisa menyisihkan penghasilan untuk bertambah besar,” kata CEO MNC Group ini. Masyarakat menengah bawah, lanjut HT, harus menjadi perhatian pemerintah. Tidak hanya UMKM, tetapi juga petani, buruh, nelayan.

”Konsepnya sangat sederhana. Bangun masyarakat bawah, dengan begitu akan lebih banyak penggerak ekonomi. Dengan lebih banyak penggerak ekonomi, pertumbuhan ekonomi bisa melesat,” ujarnya. Lebih lanjut HT menerangkan, demi menggerakkan pembangunan, pemerintah harus memiliki konsep dan eksekusi yang baik. Dengan pengelolaan yang tepat, pertumbuhan bisa menyentuh 8%-9% per tahun. Kalau pertumbuhan konsisten, kata dia, PDB Indonesia bisa mencapai USD3 triliun.

Dengan nilai tersebut maka Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-5 di dunia. HT menegaskan, Indonesia memiliki berbagai potensi untuk menjadi negara maju. Indonesia memiliki wilayah luas dengan tanah yang subur, sumber daya alam berlimpah, laut luas dengan berbagai potensi di dalamnya, juga sumber daya manusia (SDM) di usia produktif melimpah. Sayangnya hal tersebut belum terkelola dengan optimal.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2015tercatat 4,7% atau terendah dalam lima tahun terakhir. Badan Pusat Statistik mencatat sejumlah faktor yang menyebabkan melambatnya pertumbuhan itu, antara lain harga minyak yang masih melemah dan turunnya kinerja ekspor. Terpisah, pengamat ekonomi Indef Eko Listianto mengatakan, melemahnya pertumbuhan membawa banyak dampak, antara lain susutnya jumlah lapangan kerja.

Hal ini turut berimbas pada anjloknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi. ”Kalau penciptaan lapangan kerja hanya sedikit, artinya peningkatan konsumsi juga sedikit. Nah jika peningkatan konsumsi sedikit, maka pertumbuhan ekonomi tetap akan melemah,” katanya. Dalam kesempatan itu, HT juga mengingatkan pemerintah harus memperhatikan tax ratio yang saat ini masih rendah. Menurutnya, potensi pajak pun belum tergarap maksimal. Justru rasio pajak Indonesia terus mengalami penurunan. Sejak 2013 rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus melorot.

Renegosiasi MEA

HT meminta pemerintah berani melakukan negosiasi ulang kesepakatan mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Renegosiasi itu penting demi melindungi rakyat kecil. HT menuturkan, Indonesia pada dasarnya siap menghadapi era perdagangan bebas. Namun pihak yang paling siap adalah pelaku usaha menengah ke atas. Adapun masyarakat kelas menengah ke bawah tidak bisa dibiarkan begitu saja berkompetisi secara terbuka dengan negara lain.

Masyarakat kecil harus dilindungi dan dikembangkan hingga mampu bersaing. ”Pasar bebas tidak bisa diterapkan tanpa batas. Pemerintah jangan hanya jadi wasit dan membiarkan masyarakat bertarung sendiri. Sebab yang berkuasa pasti mereka yang memiliki modal dan kuasa,” ujarnya.

Hafid fuad / kunthi fahmar sandy