Pentingnya Membangun Konektivitas Nasional
Kamis, 02 Juli 2015 - 08:47 WIB
Pentingnya Membangun Konektivitas Nasional
A
A
A
Sabrin Dyah N
Mahasiswi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya dalam keterbatasan penyediaan infrastruktur untuk mendorong aktivitas perekonomian, baik penyediaan barang (manufaktur) maupun jasa (pariwisata).
Berdasarkan data yang diperoleh dari Global Competitiveness Report 2015, keterbatasan infrastruktur juga salah satu faktor yang dapat menghambat kemudahan dalam melakukan usaha di Indonesia. Tetapi, di sisi lain pendanaan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penyediaan infrastruktur juga terbatas.
Karena itu, langkah penting yang dapat dilakukan pemerintah adalah bekerja sama dengan pihak swasta melalui mekanisme public private partnership dalam pemenuhan investasi infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, maupun jalan tol sehingga aktivitas perekonomian dapat semakin produktif. Apabila kondisi infrastruktur untuk mendorong kelancaran arus barang dan jasa sudah terpenuhi dengan baik, diharapkan akan tercipta integrasi antarwilayah yang dapat memperkuat konektivitas nasional.
Terdapat tiga prinsip konsep konektivitas terkait pembangunan nasional. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (inclusive development) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui inter-moda supply chain system yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.
Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan (Bappenas 2015). Dengan demikian, ketersediaaninfrastruktur yang dapat menghubungkan antara pusat pertumbuhan dan wilayah sekitarnya sangat diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan.
Keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah ketimpangan, khususnya di kawasan timur Indonesia, juga terlihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang memprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran perhubungan laut dalam menunjang aktivitas perekonomian. Perlu ada kerja keras dalam membenahi infrastruktur misalnya dengan meningkatkan belanja pemerintah untuk kegiatan yang produktif seperti penyediaan infrastruktur.
Pemerintah juga harus berani menghapus kebijakan-kebijakan yang dinilai populer agar pembangunan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta meningkatkan potensi kekayaan alam dapat terealisasi dengan baik.
Mahasiswi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya dalam keterbatasan penyediaan infrastruktur untuk mendorong aktivitas perekonomian, baik penyediaan barang (manufaktur) maupun jasa (pariwisata).
Berdasarkan data yang diperoleh dari Global Competitiveness Report 2015, keterbatasan infrastruktur juga salah satu faktor yang dapat menghambat kemudahan dalam melakukan usaha di Indonesia. Tetapi, di sisi lain pendanaan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penyediaan infrastruktur juga terbatas.
Karena itu, langkah penting yang dapat dilakukan pemerintah adalah bekerja sama dengan pihak swasta melalui mekanisme public private partnership dalam pemenuhan investasi infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, maupun jalan tol sehingga aktivitas perekonomian dapat semakin produktif. Apabila kondisi infrastruktur untuk mendorong kelancaran arus barang dan jasa sudah terpenuhi dengan baik, diharapkan akan tercipta integrasi antarwilayah yang dapat memperkuat konektivitas nasional.
Terdapat tiga prinsip konsep konektivitas terkait pembangunan nasional. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (inclusive development) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui inter-moda supply chain system yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.
Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan (Bappenas 2015). Dengan demikian, ketersediaaninfrastruktur yang dapat menghubungkan antara pusat pertumbuhan dan wilayah sekitarnya sangat diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan.
Keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah ketimpangan, khususnya di kawasan timur Indonesia, juga terlihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang memprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran perhubungan laut dalam menunjang aktivitas perekonomian. Perlu ada kerja keras dalam membenahi infrastruktur misalnya dengan meningkatkan belanja pemerintah untuk kegiatan yang produktif seperti penyediaan infrastruktur.
Pemerintah juga harus berani menghapus kebijakan-kebijakan yang dinilai populer agar pembangunan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta meningkatkan potensi kekayaan alam dapat terealisasi dengan baik.
(ars)
