Persiapan Pilkada Perlu Dievaluasi
Persiapan Pilkada Perlu Dievaluasi
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang, masih menimbulkan pro dan kontra di sejumlah kalangan. Faktor persiapan, keamanan, dan anggaran dinilai masih menjadi persoalan.
Ketua DPP PDIP Syukur Nababan mengatakan, keluarnya UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak berawal dari keinginan untuk menyatukan pilkada yang selama ini berlangsung secara terpisah di masingmasing daerah agar lebih efektif, efisien, termasukpertimbangan bahwa anggaran yang dikeluarkan lebih murah, dan lebih mudah dikendalikan.
Namun, dalam perkembangannya pilkada serentak tidak seperti yang diprediksi. Menurut dia, pilkada saat ini lebih mahal dibandingkan pilkada sebelumnya. ”Efisiensi cost jadi persoalan, biaya bukan lebih murah tapi lebih mahal, sekarang kepala daerah pada pusing. APBD yang seharusnya buat pembangunan tapi juga harus menyiapkan untuk pilkada,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk ”Mengukur Kesiapan Pilkada Serentak 2015” yang digelar Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana di Jakarta kemarin. Selain itu, potensi ricuh juga sangat besar.
Menurut Syukur, bila 50 atau 100 dari 269 daerah mengalami kerusuhan seperti di Sumatera Utara (Sumut), Jawa Barat, JawaTengah, JawaTimur, dan Papua, maka kerusuhan yang timbul sangat masif. Apakah aparat kepolisian bisa menangani hal ini. Komisioner KPU Fery Kurnia Rizkiyansyah mengakui tantangan yang dihadapi sangat besar. Namun demikian, pilkada serentak merupakan amanat undang-undang yang harus dikawal baik oleh penyelenggara.
”Ini ditegaskan UU, jadi amanat dalamaktivitaskita. Inimemang sejarah dalam pilkada Indonesia, dan kita sudah tetapkan pelaksanaannya,” ujarnya. Fery menyebutkan ada tiga tahapan pilkada, yakni Desember 2015, Februari 2017, dan Juni 2018. Menurut Fery, pelaksanaan pilkada baru dirasakan efektivitasnya pada 2027 mendatang. Tapi dalam membangun proses ketatanegaraan, ini merupakan langkah maju dengan mekanisme dan dinamika yang ada.
”Jadi mekanisme ini sudah optimal kita desain, dan ini harus dikawal oleh semua pihak tidak hanya KPU, Bawaslu,” katanya. Diakui, penganggaran pilkada kali ini berbeda dengan pilkada sebelumnya. Sebab, pilkada saat ini didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Ketua Bawaslu Muhammad meminta agar semua pihak optimistis. Meskipun diakuinya, pilkada satu putaran potensi konfliknya sangat tinggi.
Bahkan, bisa tiga kali lebih besar dari pemilihanpresiden( pilpres) karena ada elite politik, kelas menengah dan akar rumput. ”Belum apaapa sudah pesimis, mengatakan pilkada tidak siap. KPU, Bawaslu semuaharusoptimis. Nantidisetiap TPS sudah ada yang namanya pengawas TPS,” ucapnya.
Sucipto
Ketua DPP PDIP Syukur Nababan mengatakan, keluarnya UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak berawal dari keinginan untuk menyatukan pilkada yang selama ini berlangsung secara terpisah di masingmasing daerah agar lebih efektif, efisien, termasukpertimbangan bahwa anggaran yang dikeluarkan lebih murah, dan lebih mudah dikendalikan.
Namun, dalam perkembangannya pilkada serentak tidak seperti yang diprediksi. Menurut dia, pilkada saat ini lebih mahal dibandingkan pilkada sebelumnya. ”Efisiensi cost jadi persoalan, biaya bukan lebih murah tapi lebih mahal, sekarang kepala daerah pada pusing. APBD yang seharusnya buat pembangunan tapi juga harus menyiapkan untuk pilkada,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk ”Mengukur Kesiapan Pilkada Serentak 2015” yang digelar Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana di Jakarta kemarin. Selain itu, potensi ricuh juga sangat besar.
Menurut Syukur, bila 50 atau 100 dari 269 daerah mengalami kerusuhan seperti di Sumatera Utara (Sumut), Jawa Barat, JawaTengah, JawaTimur, dan Papua, maka kerusuhan yang timbul sangat masif. Apakah aparat kepolisian bisa menangani hal ini. Komisioner KPU Fery Kurnia Rizkiyansyah mengakui tantangan yang dihadapi sangat besar. Namun demikian, pilkada serentak merupakan amanat undang-undang yang harus dikawal baik oleh penyelenggara.
”Ini ditegaskan UU, jadi amanat dalamaktivitaskita. Inimemang sejarah dalam pilkada Indonesia, dan kita sudah tetapkan pelaksanaannya,” ujarnya. Fery menyebutkan ada tiga tahapan pilkada, yakni Desember 2015, Februari 2017, dan Juni 2018. Menurut Fery, pelaksanaan pilkada baru dirasakan efektivitasnya pada 2027 mendatang. Tapi dalam membangun proses ketatanegaraan, ini merupakan langkah maju dengan mekanisme dan dinamika yang ada.
”Jadi mekanisme ini sudah optimal kita desain, dan ini harus dikawal oleh semua pihak tidak hanya KPU, Bawaslu,” katanya. Diakui, penganggaran pilkada kali ini berbeda dengan pilkada sebelumnya. Sebab, pilkada saat ini didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Ketua Bawaslu Muhammad meminta agar semua pihak optimistis. Meskipun diakuinya, pilkada satu putaran potensi konfliknya sangat tinggi.
Bahkan, bisa tiga kali lebih besar dari pemilihanpresiden( pilpres) karena ada elite politik, kelas menengah dan akar rumput. ”Belum apaapa sudah pesimis, mengatakan pilkada tidak siap. KPU, Bawaslu semuaharusoptimis. Nantidisetiap TPS sudah ada yang namanya pengawas TPS,” ucapnya.
Sucipto
(ars)
Explore More