Geram BUMN Sebut Proyek PKJL Berpotensi Rugikan Negara
Senin, 29 Juni 2015 - 17:52 WIB
Geram BUMN Sebut Proyek PKJL Berpotensi Rugikan Negara
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Mahasiswa Anti Manipulasi (Geram) BUMN meminta dilakukan audit terhadap Angkasa Pura (AP) II untuk membatalkan dan mengevaluasi ulang keputusan tender Pengerjaan proyek Peningkatan kapasitas dan jaringan Listrik (PKJL).
Alasannya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengeluarkan Surat Keputusan Dirut Angkasa Pura II Nomor 15.02/OD/10/2014/016 perihal permohonan Review Proses Lelang Pekerjaan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Listrik Bandara Soekarno-Hatta, tertanggal 15 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
"Jika proyek tetap berjalan, negara terancam berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp232 miliar," ujar Koordinator Geram BUMN, Andianto dalam siaran persnya, Senin (29/6/2015).
Dia mengaku sedang mempersiapkan berkas pelaporan pekabat tinggi Angkasa Pura II dan beberapa pejabat bandara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Karena berdasarkan fakta dan penelusuran kami, tidak ada keterbukaan dari AP II terkait proyek PKJL. Ketika kami konfirmasi, juga tidak ada jawaban," tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir mengingatkan pelaporan tersebut harus tepat sasaran. Menurutnya, masalah lelang proyek bisa dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingann Usaha (KPPU) atau Kejaksaan.
"Komisi VI DPR yang membidangi BUMN tidak terlalu masuk ke masalah teknis pelaksanaan," ucapnya.
Alasannya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengeluarkan Surat Keputusan Dirut Angkasa Pura II Nomor 15.02/OD/10/2014/016 perihal permohonan Review Proses Lelang Pekerjaan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Listrik Bandara Soekarno-Hatta, tertanggal 15 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
"Jika proyek tetap berjalan, negara terancam berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp232 miliar," ujar Koordinator Geram BUMN, Andianto dalam siaran persnya, Senin (29/6/2015).
Dia mengaku sedang mempersiapkan berkas pelaporan pekabat tinggi Angkasa Pura II dan beberapa pejabat bandara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Karena berdasarkan fakta dan penelusuran kami, tidak ada keterbukaan dari AP II terkait proyek PKJL. Ketika kami konfirmasi, juga tidak ada jawaban," tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir mengingatkan pelaporan tersebut harus tepat sasaran. Menurutnya, masalah lelang proyek bisa dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingann Usaha (KPPU) atau Kejaksaan.
"Komisi VI DPR yang membidangi BUMN tidak terlalu masuk ke masalah teknis pelaksanaan," ucapnya.
(kur)
