Fahri: Tolak Dana Aspirasi, Pemerintah Tak Hargai Rakyat

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta publik untuk tidak terlalu khawatir terhadap penyalahgunaan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi DPR.

Pembahasan dana aspirasi tersebut telah disetujui DPR dalam rapat paripurna, Selasa 23 Juni lalu. Fahri percaya, sistem pengawasan negara melalui sejumlah lembaganya dapat mencegah penyalahgunaan dana aspirasi oleh anggota DPR.

"(Untuk pengawasan) Negara sudah lengkap. Sistem negara lengkap. Ada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), juga ada media," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2015).

Diakui Fahri, dirinya merasa jengkel dengan sikap pemerintah yang hingga kini belum jelas terkait dana aspirasi. Menurutnya, pengabaian terhadap usulan dana aspirasi sama dengan tidak menghargai para legislator yang telah dipilih dan mengemban suara aspirasi rakyat.

"Masa dengar rakyat saja enggak boleh. Soal mekanismenya, APBN itu urusan pemerintah. Jangan kita disalahkan. Saya enggak ngerti apa yang ditakuti eksekutif (soal dana aspirasi)," tandas Fahri.

Lebih lanjut, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini akan membuka kepada publik jika nanti pemerintah menolak dana aspirasi yang diajukan oleh DPR.

"Kalau pemerintah menolak, saya sudah punya surat, kita kasih tahu rakyat kalau kita ditolak. Pemerintah tidak punya konsep. Tidak ada gunanya panggil mereka untuk konsultasi," tutup Fahri.

PILIHAN:
Mendagri Nilai Dana Aspirasi Hak DPR Buat Mengusulkan

Incar Dana Aspirasi, PKB Bermimpi Jadi Partai Besar