KPU Minta Daerah & BPK Koordinasi Audit Dana Pemilu 2014

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyatakan, pihaknya telah meminta KPU Daerah untuk berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setempat, guna melakuan audit anggaran Pemilu 2014.

Hal tersebut kata Husni, merupakan tindak lanjut dari permintaan Komisi II terhadap KPU untuk menyelesaikan tindak lanjut audit BPK terkait penggunaan anggaran pada Pemilu 2014.

"Kami beri laporan dianggap belum rinci. Sekarang kami lakukan dua hal. Pertama, melakukan konsolidasi data dengan KPU provinsi. Kedua, KPU provinsi diminta koordinasi dengan BPK perwakilan masing-masing daerah," kata Husni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2015).

Koordinasi antar lembaga tersebut tidak hanya terjadi di level daerah. Husni mengatakan, selain meminta data dari KPU provinsi, KPU pusat juga berkoordinasi dengan BPK.

Hingga kini lanjut Husni, KPU telah berhasil menindaklanjuti hasil temuan BPK sebanyak 75 persen anggaran dan kini mengejar 25 persen sisanya.

"Untuk pusat, kami koordinasi dengan BPK pusat untuk sinkronisasi data yang ada sambil meminta semua daerah untuk lakukan percepatan tindak lanjut 25 persen itu. Sudah dilakukan kemarin," ucap Husni.

Pilihan:

Polri Periksa Abraham Samad di Kasus Rumah Kaca