Mendagri Klaim Jokowi Belum Respons Dana Aspirasi
Rabu, 24 Juni 2015 - 13:55 WIB
Mendagri Klaim Jokowi Belum Respons Dana Aspirasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemimpin DPR pernah menyampaikan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2P) atau dana aspirasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Menkeu).
"Bapak presiden belum merespons, belum membahas dan sampai sekarang dengan kementerian terkait juga belum dibahas," kata Tjahjo di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (24/6/2015).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku, paham dengan sikap DPR ada yang menolak tapi ada juga yang setuju dana aspirasi. Dia menuding dana Rp20 miliar per anggota DPR setiap tahunnya rawan dikorupsi.
Tjahjo mengaku, dana aspirasi modelnya sama dengan dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah. "Dana aspirasi ini menurut saya, area rawan terjadinya korupsi. Wajar jika KPK sekarang mulai masuk sejak awal," tegasnya.
Dana aspirasi rawan terjadi pemotongan di daerah dan sulit untuk dilakukan pengontrolan hingga tingkat daerah.
"Sulit untuk kontrol apalagi anggota DPR yang tidak ada kaitan berikan sanksi terhadap aparat pemerintah di bawah. Jadi wajar kalau ada anggota menolak, karena ini area sensitif dan area peka korupsi," tegasnya.
Pilihan:
Polri Periksa Abraham Samad di Kasus Rumah Kaca
"Bapak presiden belum merespons, belum membahas dan sampai sekarang dengan kementerian terkait juga belum dibahas," kata Tjahjo di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (24/6/2015).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku, paham dengan sikap DPR ada yang menolak tapi ada juga yang setuju dana aspirasi. Dia menuding dana Rp20 miliar per anggota DPR setiap tahunnya rawan dikorupsi.
Tjahjo mengaku, dana aspirasi modelnya sama dengan dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah. "Dana aspirasi ini menurut saya, area rawan terjadinya korupsi. Wajar jika KPK sekarang mulai masuk sejak awal," tegasnya.
Dana aspirasi rawan terjadi pemotongan di daerah dan sulit untuk dilakukan pengontrolan hingga tingkat daerah.
"Sulit untuk kontrol apalagi anggota DPR yang tidak ada kaitan berikan sanksi terhadap aparat pemerintah di bawah. Jadi wajar kalau ada anggota menolak, karena ini area sensitif dan area peka korupsi," tegasnya.
Pilihan:
Polri Periksa Abraham Samad di Kasus Rumah Kaca
(maf)
