Reshuffle Kabinet Harus Berbasis Kinerja

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan cermat dalam menyikapi wacana dan desakan reshuffle yang belakangan ini terus menguat.

Jika Presiden benar-benar akan melakukan reshuffleatau perombakan kabinet, pertimbangannya harus performa kerja menteri, bukan sekadar opini publik, apalagi tekanan politik. ”Pertanyaan mendasar dalam konteks isu reshuffle itu adalah untuk apa dan untuk siapa? Untuk apa reshuffle, tentu jawabannya untuk perbaikan performa kerja kabinet Jokowi.

Bukan karena tekanan parpol mitra koalisi maupun di luar koalisi,” kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto kepada KORAN SINDOkemarin. Dia mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden yang sudah seharusnya berorientasi pada perbaikan kinerja menteri-menterinya. Kalau ada menteri yang tidak menunjukkan kinerja optimal, bahkan di bawah ratarata dari yang ditargetkan setiap saat, mereka harus dievaluasi dan wajar diganti.

Lalu untuk siapa reshuffle dilakukan? Di sinilah, kata Gun Gun, muncul polemik politiknya. Karenanya, dia mengingatkan Presiden jangan sampai reshuffle hanya menjadi alat negosiasi politik. ”Benar bahwa Presiden Jokowi butuh keseimbangan politik, tapi by safeweb"> akomodasi politik berlebihan juga akan menjadi penanda pragmatisme politik dalam membangun zona nyaman elite,” ujarnya.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute itu menambahkan, memang dikotomi profesional nonpartai dan politisi partai tak lagi relevan. Hanya saja, kata dia, kalau reshuffle sekadar kocok ulang jabatan untuk menyenangkan banyak orang, hasilnya tak akan lebih baik. Sementara soal kapan waktu tepat bagi Presiden melakukan reshuffle, Gun Gun menilainya relatif karena hal itu tergantung kebutuhan.

”Meskipun dalam subjektivitas saya satu tahun cukup ideal dan proporsional mengevaluasi kinerja para menteri, tapi jikapun Jokowi melihat ada kebutuhan mendesak untuk reshuffle tentu Jokowi punya hak atas hal tersebut,” ucapnya. Kuncinya, kata dia, jika melakukan reshuffle,yang mesti jadi pedoman adalah indeks kinerja menteri atau key performance index yang harusnya sudah jelas dalam roadmap capaian pemerintahan Jokowi-JK.

Politikus PDIP Indra P Simatupang mengatakan, memang sudah sepantasnya Presiden Jokowi melakukan reshuffle sesegera mungkin. Jika mengacu pada indikator kinerja, kata dia, yang harus segera dilakukan Presiden saat ini adalah membongkar dan menyusun ulang menteri-menterinya di bidang ekonomi.

”Banyak sekali indikator perekonomian yang menunjukkan buruknya kinerja menterimenteri bidang perekonomian,” kata Indra. Indra mengungkapkan, reshuffle memang menjadi hak prerogatif Presiden. Namun dia mengingatkan agar Presiden meneliti lebih dalam kinerja dan performa menteri-menterinya.

Presiden Jokowi, menurut dia, jangan sampai terpengaruh dengan opini publik maupun lembaga survei yang memiliki keterbatasan dari segi metodologi dan responden. Terlebih jika survei tersebut untuk menggiring opini terhadap salah satu menteri. Sementara itu, Presiden Jokowi minta semua pihak untuk tidak berpolemik soal isu reshuffle karena hal itu akan mengganggu konsentrasi kerja para menteri.

”Jangan ganggu menteri yang baru bekerja,” kata Jokowi di kediaman Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Widya Candra, Jakarta Selatan, kemarin. Jokowi juga berharap tidak ada yang berspekulasi mengenai rapor para menteri. Meskipun mereka sudah menyampaikan laporan kerja, tetapi bisa dijamin bahwa yang mengetahui hanya dirinya. Karena itu, tidak sepantasnya ada wacana yang mengaitkan laporan menteri dengan kemungkinan reshuffle.

”Rapor menteri hanya Presiden yang tahu,” tandasnya. Ditanya apakah akan ada reshuffle kabinet seusai Lebaran, mantan Wali Kota Solo itu menjawab sekenanya. ”Habis Lebaran, kita maafmaafan,” ujar Jokowi.

Rahmat sahid