DPD Minta Pemerintah Fokus pada Pembangunan SDM
Rabu, 24 Juni 2015 - 09:55 WIB
DPD Minta Pemerintah Fokus pada Pembangunan SDM
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah untuk fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
Anggota Komisi IV DPD Ajip Padindang menyampaikan bahwa DPD meminta pemerintah untuk menekankan RAPBN pada aspek pembangunan daerah yang berbasis pembangunan manusia, sektor unggulan, dan pemerataan kewilayahan. “Pertimbangan tersebut dibuat DPD berdasarkan masukan aspirasi masyarakat melalui dengar pendapat dengan pemerintah, para pakar, dan pelaku pembangunan dalam berbagai kesempatan kerja dan kunjungan daerah,” ujarnya dalam sidang paripurna DPD di Jakarta kemarin.
Menurutnya, pembangunan daerah dan masyarakat yang ditekankan meliputi penentuan target jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah juga ditekankan dalam bentuk usulan kebijakan fiskal yang akan diterapkan pada 2016 untuk perpajakan. “Kebijakan fiskal tersebut berupa pemberian insentif fiskal yang diberikan kepada sektor-sektor yang terkena dampak luas untuk penyerapan tenaga kerja di daerah,” ucapnya.
Dia mengatakan adanya penetapan target pajak yang realistis dan penggalian potensi pajak di sektor ekonomi kreatif serta penataan pengaturan pajak yang lebih baik akan dapat membentuk penyerapan tenaga kerja melalui sektor industri yang profesional. DPD juga memberikan usulan pertimbangan lain yang dengan mendesak pemerintah untuk konsisten mengalokasikan prioritas anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan fokus pembangunan manusia, sektor unggulan, dan pemerataan kewilayahan.
“Ini diwujudkan melalui usulan pengaturan harga dan subsidi BBM terkait profesi nelayan, subsidi pupuk dan benih untuk petani, serta subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin) dengan diversifikasi komoditas dari beras ke komoditas pangan lain,” tandasnya. Sementara itu pimpinan rapat paripurna, Wakil Ketua DPD Farouk Mohammad, mengatakan DPD juga meminta pemerintah meningkatkan belanja transfer daerah dan dana desa agar dapat digunakan untuk program pembangunan infrastruktur padat tenaga kerja.
Menurutnya, hal tersebut dapat mengurangi anggaran belanja kementerian dan lembaga dalam alokasi ke daerah dan adanya perbaikan DAK terutama untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Untuk optimalisasi alokasi dana ke daerah tersebut, DPD juga meminta pemerintah melakukan peningkatan koordinasi dan sinergi antar kementerian /lembaga serta pendampingan dalam pelaksanaan dana desa secara kontinu,” ucapnya dalam sidang paripurna di Gedung DPD.
Farouk juga mengatakan penekanan pembangunan daerah, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun penyerapan tenaga kerja tersebut, didasarkan atas pertimbangan otonomi daerah yang berkeadilan. “Penyerapan tenaga kerja harus didasarkan atas pertimbangan otonomi daerah,” ungkapnya.
Mula akmal
Anggota Komisi IV DPD Ajip Padindang menyampaikan bahwa DPD meminta pemerintah untuk menekankan RAPBN pada aspek pembangunan daerah yang berbasis pembangunan manusia, sektor unggulan, dan pemerataan kewilayahan. “Pertimbangan tersebut dibuat DPD berdasarkan masukan aspirasi masyarakat melalui dengar pendapat dengan pemerintah, para pakar, dan pelaku pembangunan dalam berbagai kesempatan kerja dan kunjungan daerah,” ujarnya dalam sidang paripurna DPD di Jakarta kemarin.
Menurutnya, pembangunan daerah dan masyarakat yang ditekankan meliputi penentuan target jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah juga ditekankan dalam bentuk usulan kebijakan fiskal yang akan diterapkan pada 2016 untuk perpajakan. “Kebijakan fiskal tersebut berupa pemberian insentif fiskal yang diberikan kepada sektor-sektor yang terkena dampak luas untuk penyerapan tenaga kerja di daerah,” ucapnya.
Dia mengatakan adanya penetapan target pajak yang realistis dan penggalian potensi pajak di sektor ekonomi kreatif serta penataan pengaturan pajak yang lebih baik akan dapat membentuk penyerapan tenaga kerja melalui sektor industri yang profesional. DPD juga memberikan usulan pertimbangan lain yang dengan mendesak pemerintah untuk konsisten mengalokasikan prioritas anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan fokus pembangunan manusia, sektor unggulan, dan pemerataan kewilayahan.
“Ini diwujudkan melalui usulan pengaturan harga dan subsidi BBM terkait profesi nelayan, subsidi pupuk dan benih untuk petani, serta subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin) dengan diversifikasi komoditas dari beras ke komoditas pangan lain,” tandasnya. Sementara itu pimpinan rapat paripurna, Wakil Ketua DPD Farouk Mohammad, mengatakan DPD juga meminta pemerintah meningkatkan belanja transfer daerah dan dana desa agar dapat digunakan untuk program pembangunan infrastruktur padat tenaga kerja.
Menurutnya, hal tersebut dapat mengurangi anggaran belanja kementerian dan lembaga dalam alokasi ke daerah dan adanya perbaikan DAK terutama untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Untuk optimalisasi alokasi dana ke daerah tersebut, DPD juga meminta pemerintah melakukan peningkatan koordinasi dan sinergi antar kementerian /lembaga serta pendampingan dalam pelaksanaan dana desa secara kontinu,” ucapnya dalam sidang paripurna di Gedung DPD.
Farouk juga mengatakan penekanan pembangunan daerah, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun penyerapan tenaga kerja tersebut, didasarkan atas pertimbangan otonomi daerah yang berkeadilan. “Penyerapan tenaga kerja harus didasarkan atas pertimbangan otonomi daerah,” ungkapnya.
Mula akmal
(bbg)
