DPR Yakin Dana Aspirasi Tidak Tabrak Program Pemerintah

JAKARTA - Pengajuan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau sering disebut dana aspirasi, diyakini tidak akan bertabrakan dengan program pembangunan yang telah dianggarkan oleh pemerintah.

Anggota tim UP2DP M Misbakhun mengatakan, latar pengajuan dana aspirasi oleh DPR adalah untuk menambal sejumlah program pembangunan wilayah berskala kecil yang luput dari perhatian pemerintah.

Menurut Misbakhun, DPR hanya ingin mengintegrasikan usulan program yang diajukan oleh konsituen di daerah pemilihan (dapil), untuk kemudian direalisasikan oleh pemerintah.

"Kita cuma ingin mengintegrasikan usulan-usulan itu," kata Misbakhun usai rapat konsultasi bersama KPK, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2015).

"Kemudian siapa yang mengeksekusi, itu kita serahkan sepenuhnya menjadi wilayah eksekutif mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya seperti apa," imbuhnya.

Politikus Partai Golkar itu menyebutkan, selama ini, terjadi ketimpangan pembangunan yang cukup lebar antara daerah dan pusat. Jika program dana aspirasi dapat direalisasikan, lanjut Misbakhun, maka kesenjangan tersebut dapat ditutupi oleh DPR.

"Kita hanya mengajukan usulan program lebih kepada infrastruktur dasar. Misalnya, air bersih, irigasi, pertanian, yang sifatnya kecil dan selama ini luput dari perhatian proses pembangunan bottom up melalui Musrenbang. Ini yang kemudian ingin kita lengkapi usulan-usulan itu dari yang sudah ada," ungkap Misbakhun.