Polemik Sutiyoso Kepala BIN Ibarat 2 Sisi Mata Uang
Senin, 22 Juni 2015 - 17:37 WIB
Polemik Sutiyoso Kepala BIN Ibarat 2 Sisi Mata Uang
A
A
A
JAKARTA - Polemik di balik penunjukan Sutiyoso menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) dimaknai sebagai dua sisi mata uang tidak bisa terpisahkan.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya mengatakan, penunjukan Sutiyoso menjadi calon bos intel, di satu sisi merupakan hak prerogatif presiden. Namun, di sisi lain, masyarakat sipil berhak menyampaiakan seluruh aspirasi dalam berbagai bentuk dan ekspresinya.
"Masyarakat sipil mempunyai hak untuk menyampaikan penolakan dalam berbagai bentuk dan ekspresi. Kita lihat saja nanti perkembangannya," ujar Tantowi di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2015).
Dia menyampaikan, pihaknya di Komisi I DPR bisa menyampaikan keberatan masyarakat terhadap pencalonan Sutiyoso ketika proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kepala BIN berlangsung.
Sementara hingga kini, kata dia, Pemimpin DPR belum menjadwalkan pelaksanaan rapat paripurna untuk membacakan surat presiden tentang penunjukan Sutiyoso menjadi calon Kepala BIN.
"Yang jelas surat tersebut masih berada di tangan Pemimpin DPR. Mudah-mudahan besok atau lusa surat itu dibacakan. Kemudian DPR menugaskan Bamus untuk membahas dan menugaskan kepada Komisi I untuk melakukan fit and proper test," jelasnya.
Baca: Kontroversi Sutiyoso Kepala BIN, Komnas HAM Akan Datangi DPR.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya mengatakan, penunjukan Sutiyoso menjadi calon bos intel, di satu sisi merupakan hak prerogatif presiden. Namun, di sisi lain, masyarakat sipil berhak menyampaiakan seluruh aspirasi dalam berbagai bentuk dan ekspresinya.
"Masyarakat sipil mempunyai hak untuk menyampaikan penolakan dalam berbagai bentuk dan ekspresi. Kita lihat saja nanti perkembangannya," ujar Tantowi di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2015).
Dia menyampaikan, pihaknya di Komisi I DPR bisa menyampaikan keberatan masyarakat terhadap pencalonan Sutiyoso ketika proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kepala BIN berlangsung.
Sementara hingga kini, kata dia, Pemimpin DPR belum menjadwalkan pelaksanaan rapat paripurna untuk membacakan surat presiden tentang penunjukan Sutiyoso menjadi calon Kepala BIN.
"Yang jelas surat tersebut masih berada di tangan Pemimpin DPR. Mudah-mudahan besok atau lusa surat itu dibacakan. Kemudian DPR menugaskan Bamus untuk membahas dan menugaskan kepada Komisi I untuk melakukan fit and proper test," jelasnya.
Baca: Kontroversi Sutiyoso Kepala BIN, Komnas HAM Akan Datangi DPR.
(kur)
