PMHI Dukung Revisi UU KPK Asal untuk Perbaikan

Minggu, 21 Juni 2015 - 15:16 WIB
PMHI Dukung Revisi UU...
PMHI Dukung Revisi UU KPK Asal untuk Perbaikan
A A A
JAKARTA - Rencana revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) oleh DPR menuai pro dan kontra. Perbedaan pendapat bermunculan dari banyak kalangan.

Di tengah polemik yang terjadi, Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) Fadli Nasution mengaku, setuju UU KPK segera direvisi.

"Setuju revisi UU KPK, sudah lebih 12 tahun berjalan, sudah beberapa kali digugat ke MK," kata Fadli saat dihubungi Sindonews, Minggu (21/6/2015).

Menurutnya, revisi sebuah undang-undang untuk perbaikan satu hal wajar. Kata dia, hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

"Hukum itu progresif, berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan zaman," tegasnya.

Akan tetapi, dia tidak memungkiri sejak KPK berdiri sudah banyak keberhasilan yang sudah dicapai. Termasuk berkurangnya tindak pidana korupsi, keuangan negara sudah efektif dan jauh dari kebocoran.

"Jadi kalau diawal dibentuk untuk memberantas KKN, akibat euforia reformasi, kalau sekarang kan sudah jauh berubah, makanya perlu penyesuaian," tutup Fadli.

PILIHAN:
Ruki Sebut Penolakan Revisi UU KPK Murni Inisiatif Jokowi

Jokowi Tolak Revisi UU KPK, Ruki: Saya Suka Sekali
(kri)
Berita Terkait
Lengkap! Kronologi UU...
Lengkap! Kronologi UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK hingga Pernyataan Terbaru Jokowi yang Picu Polemik
Janji Kuatkan Komisi...
Janji Kuatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ganjar Buka Peluang Revisi Kembali UU KPK
Pimpinan DPR Ungkap...
Pimpinan DPR Ungkap Tak Ada Usulan Bahas Revisi UU KPK
Revisi UU KPK Dinilai...
Revisi UU KPK Dinilai Langgar Asas Pembentukan Undang-Undang
KPK Gaet 4 Kementerian...
KPK Gaet 4 Kementerian dan KSP Teken Komitmen Pencegahan Korupsi
Pengalihan Status Jadi...
Pengalihan Status Jadi ASN, Wadah KPK Sebut Buntut dari Revisi UU KPK
Berita Terkini
Siap Hadapi Persidangan,...
Siap Hadapi Persidangan, Gus Yaqut: Ungkap Mana yang Benar dan Salah
Kemendukbangga Perkuat...
Kemendukbangga Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Bonus Demografi dan Penurunan Stunting
Akan Atur Royalti Dalam...
Akan Atur Royalti Dalam UU, Baleg DPR: Karya Jurnalistik juga Miliki Hak Cipta
HNSI Nilai Kebijakan...
HNSI Nilai Kebijakan BBM Khusus Nelayan Bukti Keberpihakan Presiden Prabowo
Dakwaan dr Tifa dan...
Dakwaan dr Tifa dan Batas Negara Memidanakan Pendapat di Dialog Televisi
Mahfud MD Ungkap Skenario...
Mahfud MD Ungkap Skenario Eks Jampidsus Ajukan Praperadilan dan Berakhir Menang
Infografis
3 Syarat Iran di Selat...
3 Syarat Iran di Selat Hormuz: Aturan Ketat untuk Kapal yang Melintas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved