Indriyanto Sarankan Revisi UU KPK Cukup Berbentuk Perppu

Jum'at, 19 Juni 2015 - 14:45 WIB
Indriyanto Sarankan...
Indriyanto Sarankan Revisi UU KPK Cukup Berbentuk Perppu
A A A
JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji meminta pemerintah dan DPR menunda revisi Undang-undang (UU) KPK.

Menurutnya revisi boleh saja terlaksana asalkan terharmonisasi bersama antara UU terkait seperti Rancangan KUHP, KUHAP, UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Antar Penegak Hukum.

"Tanpa harmonisasi secara simultan, lebih baik revisi UU KPK ditangguhkan lebih dahulu, mengingat UU KPK sekarang ini sudah cukup baik," kata Indriyanto saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/6/2015).

Pakar hukum pidana ini menuturkan, apabila benar diperlukan revisi, maka bentuknya dapat berupa Peraturan Perundang-undangan (Perppu) saja.

"Kalau hanya revisi satu atau pasal lebih baik dilakukan melalui Perppu saja. Misal tentang pasal yang bisa berdampak kriminalisasi pada pimpinan atau pejabat atau pegawai KPK saat menjalankan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi)," jelas dia.

PILIHAN:

DPR Nilai KPK Tak Kompak Tanggapi Revisi UU KPK

Mensesneg: Presiden Tidak Ada Niatan Revisi UU KPK
(kri)
Berita Terkait
Janji Kuatkan Komisi...
Janji Kuatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ganjar Buka Peluang Revisi Kembali UU KPK
Revisi UU KPK Dinilai...
Revisi UU KPK Dinilai Langgar Asas Pembentukan Undang-Undang
KPK Gaet 4 Kementerian...
KPK Gaet 4 Kementerian dan KSP Teken Komitmen Pencegahan Korupsi
Pengalihan Status Jadi...
Pengalihan Status Jadi ASN, Wadah KPK Sebut Buntut dari Revisi UU KPK
KPK Kembali Dipimpin...
KPK Kembali Dipimpin oleh Jenderal Polisi
Dugaan Suap Penyidik...
Dugaan Suap Penyidik KPK dan Perubahan UU KPK
Berita Terkini
PP ISNU Sebut Beasiswa...
PP ISNU Sebut Beasiswa Filantropis Cetak Generasi Unggul dan Inovatif
5 jam yang lalu
IPW Nilai Pengerahan...
IPW Nilai Pengerahan TNI di Kejaksaan Perlu Ditinjau Ulang
6 jam yang lalu
Cetak Kader Ideologis...
Cetak Kader Ideologis dan Tangguh, DPP PKB Gelar Pendidikan Instruktur PKPB
7 jam yang lalu
Anggota DPR Juliyatmono...
Anggota DPR Juliyatmono Sebut Gaji Guru Standarnya Harus Rp25 Juta Per Bulan
8 jam yang lalu
Menekraf Percaya FSAI...
Menekraf Percaya FSAI Jadi Wadah Promosi Ekonomi Kreatif Indonesia-Australia
8 jam yang lalu
Dedi Mulyadi Klaim Bisa...
Dedi Mulyadi Klaim Bisa Gaji Warga Jakarta Rp10 Juta Per KK, Pengamat: Ambisi untuk Pilpres 2029
9 jam yang lalu
Infografis
5 Ikan Air Tawar yang...
5 Ikan Air Tawar yang Mengandung Omega-3 Cukup Tinggi
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved