Sebelum Golkan Dana Aspirasi, DPR Diminta Perbaiki Laporan Reses

Kamis, 18 Juni 2015 - 21:27 WIB
Sebelum Golkan Dana...
Sebelum Golkan Dana Aspirasi, DPR Diminta Perbaiki Laporan Reses
A A A
JAKARTA - DPR diminta untuk memperbaiki laporan kegiatan pada masa reses sebelum menggolkan program Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi.

Kritik publik terhadap dana aspirasi dinilai lantaran program itu lantaran DPR tidak transparan dalam menyusun program itu.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Al-Azhar, Rahmat Bagja menilai program dana aspirasi baik dan singkron dengan program penguatan DPR.

"Tapi ada banyak prasyarat yang harus dipenuhi. Misalnya tentang laporan reses anggota DPR sendiri yang perlu diperbaiki sehingga tidak tiba-tiba proposal muncul," tutur Rahmat dalam diskusi bertajuk Prokontra Dana Aspirasi Rp20 miliar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Rahmat berpendapat, munculnya ide mengenai program UP2DP dari DPR ini lantaran banyak aspirasi masyarakat yang tidak direalisasi oleh pemerintah.

Menurut dia, anggota DPR sering menyampaikan aspirasi ke eksekutif, namun aspirasi itu tidak kunjung dieksekusi oleh pemerintah.

"Seperti aspirasi dari Universitas Andalas (Unan) yang kekurangan dana untuk membangun kembali gedung akibat gempa Padang, sudah disampaikan ke eksekutif tapi tidak ada tindak lanjut," tutur Rahmat.

Kendati demikian, dia menegaskan perlu adanya perbaikan kinerja DPR, khususnya mengenai keterbukaan informasi. "Tidak ada yang salah dari program ini. Mekanisme prosedur ketika disampaikan tadi sudah cukup jelas," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Mekanisme UP2DP DPR, Mukhammad Misbakhun mejelaskan, DPR tidak pernah mebuat program dana aspirasi tapi, program UP2DP.

Dia mengatakan, DPR juga tidak pernah menyelundupkan pasal mengenai program ini karena pembahasan Undnag-Undnag No 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dilakukan secara terbuka, dan dihadiri oleh pemerintah dan DPR.

"Saya menegaskan tidak ada penyelendupan pasal. Ini terkait ada sumpah anggota DPR, selain menjalankan konstitusi, kita harus memperjuangkan konstituen kita," kata Misbakhun.

PILIHAN :

Dana Aspirasi Dinilai Permudah Kinerja Pemerintah


Dana Aspirasi Patut Dicurigai
(dam)
Berita Terkait
Daftar Lengkap 580 Anggota...
Daftar Lengkap 580 Anggota DPR yang Dilantik Hari Ini
SDI Sebut Sangat Berlebihan...
SDI Sebut Sangat Berlebihan Kinerja DPR RI Sekarang Dianggap Terburuk di Era Reformasi
Dua Fraksi DPR Enggan...
Dua Fraksi DPR Enggan Laporkan Kasus Corona Anggotanya
Lewat Sebuah Buku, Desmond...
Lewat Sebuah Buku, Desmond Mahesa Ungkap Seluk-Beluk tentang DPR
Sidang Pertama DPR 2020-2021...
Sidang Pertama DPR 2020-2021 Dihadiri 98 Anggota Secara Fisik, 231 Virtual
DPR Batasi Tamu yang...
DPR Batasi Tamu yang Masuk ke Kompleks Senayan
Berita Terkini
Puluhan Organisasi Tolak...
Puluhan Organisasi Tolak Penerapan PP No 28/2024 Tentang Kesehatan
Sebut Ada 3 Kancil Politik...
Sebut Ada 3 Kancil Politik Indonesia, Prabowo: Kalau Berkumpul, Bahaya
Dokter Tifa Sudah Pelajari...
Dokter Tifa Sudah Pelajari 10 Ribu Halaman Dokumen BAP sebelum Eksepsi Dikabulkan
Prabowonomics Jadi Tema...
Prabowonomics Jadi Tema Harlah ke-28 PKB, Cak Imin Beri Penjelasan
Kapolri Bertemu Direktur...
Kapolri Bertemu Direktur FBI, Bahas Penguatan Kerja Sama Kejahatan Transnasional
Eksepsi Dokter Tifa...
Eksepsi Dokter Tifa Dikabulkan Hakim, Pakar: Bukan Berarti Perkara Selesai
Infografis
3 Kejanggalan Penanganan...
3 Kejanggalan Penanganan Kasus Febrie Adriansyah, KPK Diminta Bertindak
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved