DPR Minta BIN Dorong Pemerintah Selesaikan Konflik Papua

JAKARTA - Komisi I DPR menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Purn Marciano Norman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/4/2015).

Selain membahas tentang anggaran, Komisi I menanyakan kepada BIN mengenai persoalan terkait konflik dan situasi keamanan di Papua.

"Kami dorong BIN untuk menyampaikan kepada Presiden agar pemerintah segera merumuskan kebijakan dasar dan roadmap penyelesaian Papua sebelum mengambil kebijakan politik parsial dan sifatnya sektoral," tutur Ketua Komis I DPR Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Terkait anggaran, Mahfudz menyebutkan alokasi untuk BIN mencapai Rp2,6 triliun. "Kalau untuk tahun 2015 anggaran Rp2,6 triliun. Pada 2016, pagu indikatifnya cuma Rp2,01 triliun," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Kepala BIN Marciano Norman mengaku telah membicarakan kepada Komisi I DPR mengenai penyerapan anggaran tahun 2015 dan anggaran yang dibutuhkan pada tahun 2016.

"Kemudian kita sampaikan anggaran yang dibutuhkan BIN pada tahun 2016 . Tentunya anggaran itu telah melalui proses perencanaan dan dikaitkan dengan hakikat ancaman dan penugasan yang akan datang yang kita hadapi pada tahun 2016," tutur Marciano.


PILIHAN :


BIN Pantau Jurnalis Asing di Papua