Pemerintah Dinilai Masih Abaikan DPD

JAKARTA - Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga yang berfungsi legislatif dan kontrol terhadap pemerintahan dinilai masih diabaikan pemerintah.

Kerja sama bilateral antara pemerintah dan DPD hanya dinilai sebagai hubungan yang formalitas saja. Senator DPD asal Riau Intsiawati Ayus mengatakan semua masukan yang DPD berikanbelumpernahadarealisasinya. ”Komunikasi, koordinasi, dan sinergi di antara kita ada keangkuhan. Pemerintah cenderung mendengar dan membuka diri ke DPR, tapi ke kita cuma dianggap seremonial saja,” ujarnya seusai diskusi Forum Senator untukRakyat diJakartakemarin.

Menurut dia, untuk segala data, masalah, dan apa yang terjadi di daerah, DPD adalah rujukan yang tepat agar pemerintah mendengar aspirasi di daerah. Menurutnya, untuk masalah pembangunan di daerah, aspirasi dan keinginan masyarakat seharusnya mengikuti DPD. Dia menambahkan, pemerintah bersikap timpang dalam komunikasi dan kerja sama sebagai mitra kerja. Anggota Komite I DPD itu mencontohkan perihal pembangunan daerah perbatasan.

Senator asal Riau itu mengecam soal kebijakan pemerintah yang fokus pada pembangunan perbatasan di timur Indonesia dan memindahkanalokasidanayangadadiBarat dipindahkan untuk pembangunan fokus di timur Indonesia. ”Permasalahan kita sekarang, program yang dibentang dan dikumandangkan sudah bagus, tapi porsinya yang di barat dibawaketimur, itubukanhalyang bijak, semua daerah dari Sabang Aceh hingga Papua butuh pembangunan,” ungkapnya.

Menurutnya, fokus pembangunan ke timur Indonesia merupakan hal yang keliru karena semua daerah harus dapat porsinya dalam pembangunan. Dia juga mengharap agar pemerintah tidak memiliki mindset sentralistis dalam pembangunan, ”Untuk pembangunan daerah, sesuai dengan visi yang dijual pemerintah, pembangunan republik itu dimulai dari daerah, harus merata,” tambahnya. Selain pembangunan di daerah, yang bermasalah lainnya adalah pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah merealisasi apa yang menjadi masukkan DPD. Usulan tersebut mulai dari guru honorer bahwa kondisi pendidikan tidak pernah ada realisasinya. ”Begitu valid data kita di daerah tentang guru honorer, kondisi pendidikan, tapi tidak pernah disimak, semua hanya manis di panggung dan di bibir, tapi nol realisasinya,” tegasnya.

Sementara itu, anggota DPR dari PDIP Andreas Susetyo juga mengatakan konsolidasi politik pemerintahan hari ini belum optimal. Menurut dia, pemerintahan yang dipimpin Jokowi JK masih banyak kebijakan yang tumpang tindih dan bertabrakan dengan kebijakan lain. ”Kebijakan tersebut belum menjadi satu atau dwitunggal JokowiK,” ucapnya.

Mula akmal