Polri Tiru Pemprov DKI dalam Merevolusi Mental SDM

JAKARTA - Polri ingin meniru Pemprov DKI Jakarta dalam merevolusi mental sumber daya manusia (SDM) di lingkungannya.

Pemprov DKI dinilai berhasil dalam menerapkan revolusi mental. ”Menurut saya, beliau (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) banyak membawa perubahan di DKI Jakarta. Dia pantas menjadi ikon bagi para siswa kami di Sespimma,” ujar Kepala Sekolah Pimpinan Menengah (Sespimma) Polri Brigjen Muktiono di Balai Kota Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut dia, kultur revolusi mental di lingkungan Pemprov DKI sudah seharusnya berada di institusi Polri mengingat Polri belum mampu menampilkan kinerja berbasis pelayanan yang sesuai keluhan masyarakat terkait banyak kinerja dan perilaku anggota Polri yang buruk. Namun, bukan berarti sistem revolusi mental yang diterapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di DKI diadopsi langsung oleh Polri. Menurut dia, dengan ada seminar di Balai Kota, para siswa Sespimma dapat menjadi pribadi yang baik dengan melihat gaya pribadi Ahok dalam menerapkan sistem revolusi mental.

Nanti para siswa Sespimma angkatan 53 yang sudah menjalankan pendidikannya selama empat bulan dapat mengimplementasikan sosok Ahok dari sisi positifnya dalam memimpin. Muktiono menuturkan, revolusi mental sangat perlu dilakukan oleh Polri agar dapat mengubah pandangan masyarakat dan sudah saatnya Polri dalam bertugas dengan berlandaskan profesionalisme, modern, dan bermoral.

”Selama ini polisi cuma dianggap selalu mencari kesalahan orang seperti menilang di jalan, keberpihakan polisi terhadap pengusaha atau justru beking, serta tidak kalah penting harus ada reward and punishment. Jadi, stigma ini harus diubah,” katanya. Menurut Ahok, revolusi mental harus dimulai dari pemimpin. Artinya, kalau pemimpin lurus, di bawah pasti lurus. Berdasarkan pengalamannya, melakukan revolusi mental tidak mudah dan pasti banyak perlawanan. Maka itu, dibutuhkan niat dan keberanian.

”Stigma di masyarakat, polisi itu enggak benar. Seperti kami, orang politik cuma janji, ketika masuk lupa. Untuk mengubah harus ada niat. Niat saya jadi pejabat karena tidak bisa bantu orang miskin terlalu banyak, dari situ revolusi mental saya lakukan di DKI,” ucap Ahok. Sejak memimpin DKI Jakarta, dia melihat 40% pejabatnya jauh dari apa yang diharapkan. Pelayanan masyarakat sangat memprihatinkan, padahal DKI Jakarta memiliki uang yang berlimpah- limpah.

Setelah ditelusuri, mantan bupati Belitung Timur itu menemukan buruknya pelayanan masyarakat akibat masalah perekonomian yang didapat oleh pejabat. Gaji fantastis PNS golongan terendah pun dinaikkan menjadi Rp12 juta-13 juta berikut tunjangan kerja dinamis (TKD) yang menjadi hak prioritas gubernur. Sosiolog Universitas Indonesia Paulus Wiratomo menuturkan, revolusi mental itu tidak bisa selalu dinilai dari faktor ekonomi.

Ada enam nilai revolusi mental yang harus dilakukan oleh polisi yaitu kewarganegaraan, dapat dipercaya, mandiri, kreatif, gotong-royong, serta saling menghargai. ”Semua itu harus dijalankan secara strategis menyentuh langsung ke masyarakat. Jangan diubahubah, karena kalau masih ada orang tidak mempunyai nilainilai itu, revolusi mental tidak berjalan,” paparnya.

Bima setiyadi