Publik Akan Tolak Keras Dana Aspirasi DPR

JAKARTA - Rencana DPR untuk menggolkan dana aspirasi sebesar Rp20 miliar untuk setiap anggota Dewan dipercaya akan menuai penolakan keras dari masyarakat.

Ketua Populi Center, Nico Harjanto menyarankan ketimbang bersikeras mengusulkan dana aspiras untuk masyarakat di daerah pemilihan (dapil), sebaiknya DPR mendorong adanya sistem demi mempercepat pembangunan daerah.

"Kalau ingin mempercepat pembangunan bukan dengan menambahkan kewenangan DPR tapi bentuk sistemnya," ujar Nico dalam diskusi bertema Dana Aspirasi untuk Apa Lagi? di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (13/6/2015).

Menurut dia, anggota DPR dapat memanfaatkan para DPRD tingkat provinsi sampai kabupaten/kota agar mendorong pemerintah setempat mempercepat pembangunan dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat sebanyak mungkin.

Selain itu, lanjut Nico, penyaluran dana dari pemerintah bisa didorong melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) yang sudah dibentuk dengan mengumpulkan notulen-notulen terkait kebutuhan desa masing-masing.

Nico menilai usulan dana aspirasi akan ditolak masyarakat. Pasalnya sampai saat ini citra DPR masih buruk di hadapan rakyat.

"DPR lembaga paling tidak dipercaya masyarakat, tapi kok minta anggaran. (Sebaiknya) Bangun jiwa anggota Dewan dulu," ujarnya.


PILIHAN :


DPR Diingatkan Tak Main-main Gunakan Dana Aspirasi

Takut Dibui, DPR Hindari Kelola Dana Aspirasi

Pengamat: Dana Aspirasi Celah Tambal Kekurangan Pemerintah