Kekhawatiran Politikus PDIP Soal Dana Aspirasi DPR
Jum'at, 12 Juni 2015 - 15:49 WIB
Kekhawatiran Politikus PDIP Soal Dana Aspirasi DPR
A
A
A
JAKARTA - Rencana dana aspirasi Rp20 miliar setiap Anggota DPR setiap tahun masih menjadi pembahasan. Rencana tersebut kini sedang dalam pendalaman, apakah perlu atau tidak.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Henry Yosodiningrat mengaku khawatir, dana aspirasi Anggota DPR akan tumpang tindih dengan anggaran yang lain.
"Menurut pimpinan akan dibahas di panja. Tapi saya khawatir tumpang tindih anggaran dan usulkan program itu menyimpang," kata Henry di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/6/2015).
Mantan koordinator tim hukum kampanye Jokowi-Jusuf Kalla ini merasa ragu, jika dana tersebut disetujui maka akan terjadi ketimpangan pembangunan.
Karena setiap daerah tidak mempunyai jumlah wakil yang sama. Dia khawatir pembangunan akan terpusat di provinsi yang mempunyai banyak anggota DPR. Tidak hanya itu, jika tidak hati-hati maka akan terjadi penyimpangan.
"Papua, sedikit wakil. Jateng (Jawa Tengah) wakil banyak. Papua justru banyak untuk pembangunan fisik. Sementara jawa masalah irigasi sudah enggak ada lagi. Nanti dana yang ada tidak terpakai tidak terserap. Teknisnya nanti menyebabkan anggota DPR masuk penjara," tegasnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Henry Yosodiningrat mengaku khawatir, dana aspirasi Anggota DPR akan tumpang tindih dengan anggaran yang lain.
"Menurut pimpinan akan dibahas di panja. Tapi saya khawatir tumpang tindih anggaran dan usulkan program itu menyimpang," kata Henry di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/6/2015).
Mantan koordinator tim hukum kampanye Jokowi-Jusuf Kalla ini merasa ragu, jika dana tersebut disetujui maka akan terjadi ketimpangan pembangunan.
Karena setiap daerah tidak mempunyai jumlah wakil yang sama. Dia khawatir pembangunan akan terpusat di provinsi yang mempunyai banyak anggota DPR. Tidak hanya itu, jika tidak hati-hati maka akan terjadi penyimpangan.
"Papua, sedikit wakil. Jateng (Jawa Tengah) wakil banyak. Papua justru banyak untuk pembangunan fisik. Sementara jawa masalah irigasi sudah enggak ada lagi. Nanti dana yang ada tidak terpakai tidak terserap. Teknisnya nanti menyebabkan anggota DPR masuk penjara," tegasnya.
(maf)
