Ruhut Pasang Badan Bela Sutiyoso Soal Jabatan Kepala BIN
Rabu, 10 Juni 2015 - 13:44 WIB
Ruhut Pasang Badan Bela Sutiyoso Soal Jabatan Kepala BIN
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai penunjukan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai langkah yang tepat.
"Secara politik Presiden Jokowi menghormati siapapun dia yang turut menyukseskan beliau menjadi presiden. Tak dimungkiri dia (Sutiyoso) salah satu dari parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang belum dapat apa-apa," ujar Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2015).
Ruhut berpandangan, ditunjuknya mantan Gubernur DKI Jakarta itu bukanlah lanjutan dari langkah bagi-bagi kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi. Menurut Ruhut, usia Sutiyoso yang kini sudah memasuki 70 tahun, belum dikatakan tua untuk menduduki jabatan sestrategis tersebut.
"Bukan bagi kue kekuasaan. Itu namanya orang tak siap kalah. Pengamat yang tak tahu menahu. Kepala intelijen di AS seperti CIA, semua seumuran dia (Sutiyoso). Ini soal pengalaman, dia sudah lama di Sandi Yudha."
"Namun semuanya kembali kepada hak prerogatif presiden. Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan akan tetap berjalan," sambung anggota Komisi III DPR ini.
"Secara politik Presiden Jokowi menghormati siapapun dia yang turut menyukseskan beliau menjadi presiden. Tak dimungkiri dia (Sutiyoso) salah satu dari parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang belum dapat apa-apa," ujar Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2015).
Ruhut berpandangan, ditunjuknya mantan Gubernur DKI Jakarta itu bukanlah lanjutan dari langkah bagi-bagi kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi. Menurut Ruhut, usia Sutiyoso yang kini sudah memasuki 70 tahun, belum dikatakan tua untuk menduduki jabatan sestrategis tersebut.
"Bukan bagi kue kekuasaan. Itu namanya orang tak siap kalah. Pengamat yang tak tahu menahu. Kepala intelijen di AS seperti CIA, semua seumuran dia (Sutiyoso). Ini soal pengalaman, dia sudah lama di Sandi Yudha."
"Namun semuanya kembali kepada hak prerogatif presiden. Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan akan tetap berjalan," sambung anggota Komisi III DPR ini.
(kri)
