DPD Berwenang Tentukan Calon Golkar
Selasa, 09 Juni 2015 - 10:51 WIB
DPD Berwenang Tentukan Calon Golkar
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar memberikan kewenangan penuh kepada pengurus di daerah untuk menentukan calon yang akan diusung di pilkada.
Posisi DPP Partai Golkar hanya melakukan pengesahan jika DPD menyerahkan usulan. ”Tim perunding nanti lebih banyak menyerahkan kepada daerah, karena daerahlah yang lebih tahu tentang ciri dan karakter daerahnya daripada pusat. Nanti setelah mengerucut baru dibicarakan di DPP, itu mekanismenya,” ujar Sekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham di Jakarta kemarin.
Dua kubu Partai Golkar pekan ini dijadwalkan akan bertemu untuk membahas teknis penjaringan calon di pilkada. Hal ini sesuai dengan poin perjanjian yang direkomendasikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selaku mediator islah dan telah disetujui dua kubu.
”Saya mendapat laporan bahwakemungkinan12-13Juni ini ada pertemuan. Memang perlu ada pertemuan untuk menentukan time schedule percepatan- percepatan agar pelaksanaan pilkada dari Partai Golkar dapat ditangani dengan baik,” ujarnya. Mengenai syarat-syarat penjaringan, Idrus menjelaskan bahwa prinsip dasar tahapan pilkada sudah ada dalam petunjuk pelaksana (juklak) pilkada yang dimiliki Golkar, baik kubu Munas Riau, Bali maupun Ancol.
Nanti tinggal diidentifikasi dan inventarisasi poin-poin mana yang disepakati. ”Saya berharap tidak terlalu lama rapat itu karena yang paling penting adalah melakukan survei, menentukan kriterianya. Itu yang menjadi dasar penentuan siapa yang diusung oleh Golkar. Kemudian setelah itu, melakukan koalisi dengan partai lain,” ujarnya.
Idrus mengatakan, Golkar tidak membatasi koalisi di pilkada, termasuk kemungkinan akan bekerja sama dengan partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Golkar diakui sangat menghargai ciri khas sebuah daerah sehingga arah koalisi di pilkada jauh lebih cair.
Sementara itu, tim penjaringan calon kepala daerah dua kubu Partai Golkar diminta mengesampingkan ego masingmasing agar proses seleksi calon kepala daerah berjalan lancar. Apalagi saat ini beredar informasi bahwa baik kubu Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie (ARB) dan kubu Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono sama-sama menyiapkan calon kepala daerah masingmasing.
”Nanti idenya harus ketemu, tidak ada gunanya islah kalau masing-masing pihak tetap berpendirian pada kelompoknya dan menganggap dirinya yang paling benar. Waktu tinggal satu setengah bulan lagi,” ujar pengamat politik Heri Budianto, kemarin.
Sementara itu, terkait insiden penyerangan yang terjadi di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta kemarin, Heri meminta kedua belah pihak untuk menahan diri. ”Ya, kedua kubu harus bisa menahan diri sebab kantor Golkar itu milik bersama. Butir islah itu harus diimplementasikan,” ujarnya.
Sucipto
Posisi DPP Partai Golkar hanya melakukan pengesahan jika DPD menyerahkan usulan. ”Tim perunding nanti lebih banyak menyerahkan kepada daerah, karena daerahlah yang lebih tahu tentang ciri dan karakter daerahnya daripada pusat. Nanti setelah mengerucut baru dibicarakan di DPP, itu mekanismenya,” ujar Sekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham di Jakarta kemarin.
Dua kubu Partai Golkar pekan ini dijadwalkan akan bertemu untuk membahas teknis penjaringan calon di pilkada. Hal ini sesuai dengan poin perjanjian yang direkomendasikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selaku mediator islah dan telah disetujui dua kubu.
”Saya mendapat laporan bahwakemungkinan12-13Juni ini ada pertemuan. Memang perlu ada pertemuan untuk menentukan time schedule percepatan- percepatan agar pelaksanaan pilkada dari Partai Golkar dapat ditangani dengan baik,” ujarnya. Mengenai syarat-syarat penjaringan, Idrus menjelaskan bahwa prinsip dasar tahapan pilkada sudah ada dalam petunjuk pelaksana (juklak) pilkada yang dimiliki Golkar, baik kubu Munas Riau, Bali maupun Ancol.
Nanti tinggal diidentifikasi dan inventarisasi poin-poin mana yang disepakati. ”Saya berharap tidak terlalu lama rapat itu karena yang paling penting adalah melakukan survei, menentukan kriterianya. Itu yang menjadi dasar penentuan siapa yang diusung oleh Golkar. Kemudian setelah itu, melakukan koalisi dengan partai lain,” ujarnya.
Idrus mengatakan, Golkar tidak membatasi koalisi di pilkada, termasuk kemungkinan akan bekerja sama dengan partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Golkar diakui sangat menghargai ciri khas sebuah daerah sehingga arah koalisi di pilkada jauh lebih cair.
Sementara itu, tim penjaringan calon kepala daerah dua kubu Partai Golkar diminta mengesampingkan ego masingmasing agar proses seleksi calon kepala daerah berjalan lancar. Apalagi saat ini beredar informasi bahwa baik kubu Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie (ARB) dan kubu Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono sama-sama menyiapkan calon kepala daerah masingmasing.
”Nanti idenya harus ketemu, tidak ada gunanya islah kalau masing-masing pihak tetap berpendirian pada kelompoknya dan menganggap dirinya yang paling benar. Waktu tinggal satu setengah bulan lagi,” ujar pengamat politik Heri Budianto, kemarin.
Sementara itu, terkait insiden penyerangan yang terjadi di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta kemarin, Heri meminta kedua belah pihak untuk menahan diri. ”Ya, kedua kubu harus bisa menahan diri sebab kantor Golkar itu milik bersama. Butir islah itu harus diimplementasikan,” ujarnya.
Sucipto
(ftr)
