Moeldoko Serahkan ke Jokowi Soal Calon Panglima TNI
Senin, 08 Juni 2015 - 11:44 WIB
Moeldoko Serahkan ke Jokowi Soal Calon Panglima TNI
A
A
A
JAKARTA - Calon Panglima TNI pengganti Jenderal Moeldoko masih menjadi teka-teki. Lantas, apakah tradisi di internal TNI yang menerapkan rotasi pejabat Panglima TNI dari setiap kesatuan angkatan di TNI akan berubah.
Berdasarkan politik keamanan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memperkuat poros maritim, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Agus Supriatna belum tentu mendapat giliran menjadi Panglima TNI.
Menanggapi hal itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, dirinya sepenuhnya menyerahkan kandidat calon panglima kepada presiden. Menurutnya, Presiden akan memilih orang nomor satu di tubuh angkatan perang sesuai dengan kebijakan politik pertahanan negara.
"(Calon Panglima TNI) itu sudah dijawab Pak Andi Widjajanto, calon Panglima dipilih sesuai dengan arah kebijakan politik keamanan negara. Itu domain penuh Presiden," kata Moeldoko di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2015).
Moeldoko menambahkan, keterlibatan TNI dalam proses memilih calon Panglima hanya sebatas memberi masukan mengenai kandidat yang akan dipilih Presiden. "Keterlibatan TNI dalam konteks itu, TNI hanya berikan saran, ujar Moeldoko.
Saat disinggung seperti apakah, kriteria calon Panglima TNI yang sesuai dengan arah kebijakan politik kemanan Pemerintahan Jokowi, Moeldoko enggan menjawabnya panjang lebar. Menurutnya, kriteria tersebut adalah urusan internal pemerintah.
"Saya kira kriteria calon Panglima itu bersifat internal," tegas Moeldoko.
Berdasarkan politik keamanan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memperkuat poros maritim, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Agus Supriatna belum tentu mendapat giliran menjadi Panglima TNI.
Menanggapi hal itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, dirinya sepenuhnya menyerahkan kandidat calon panglima kepada presiden. Menurutnya, Presiden akan memilih orang nomor satu di tubuh angkatan perang sesuai dengan kebijakan politik pertahanan negara.
"(Calon Panglima TNI) itu sudah dijawab Pak Andi Widjajanto, calon Panglima dipilih sesuai dengan arah kebijakan politik keamanan negara. Itu domain penuh Presiden," kata Moeldoko di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2015).
Moeldoko menambahkan, keterlibatan TNI dalam proses memilih calon Panglima hanya sebatas memberi masukan mengenai kandidat yang akan dipilih Presiden. "Keterlibatan TNI dalam konteks itu, TNI hanya berikan saran, ujar Moeldoko.
Saat disinggung seperti apakah, kriteria calon Panglima TNI yang sesuai dengan arah kebijakan politik kemanan Pemerintahan Jokowi, Moeldoko enggan menjawabnya panjang lebar. Menurutnya, kriteria tersebut adalah urusan internal pemerintah.
"Saya kira kriteria calon Panglima itu bersifat internal," tegas Moeldoko.
(maf)
