Calon Kepala Daerah Tak Perhitungkan Golkar-PPP

JAKARTA - Konflik Partai Golkar yang masih terjadi menjelang pemilu kepala daerah (pilkada) akan memengaruhi para calon kepala daerah yang akan menggunakan Golkar sebagai kendaraan politiknya.

Pasalnya kepengurusan Golkar sampai hari ini masih berseteru jadi dua kubu. Jika tidak cepat berbenah, dipastikan kader akan mencari dukungan partai lain. Pengamat politik yang juga Direktur Indo Barometer Muhamad Qodari menyatakan dalam pilkada mendatang Partai Golkar maupun PPP bisa ditinggalkan jika partai tersebut tidak kunjung islah dan bersatu.

”Terpaksa Golkar dan PPP keluar dari hitung-hitungan kendaraan politik karena belum tahu siapa yang berhak mendaftar. Korban pertama juga pada bupati, wali kota incumbent pengurus Golkar. Mereka nantinya juga cari kendaraan lain,” ungkapnya saat dihubungi KORAN SINDO .

Qodari juga mengatakan padahal satu-satunya kendaraan yang digunakan kepala daerah untuk maju adalah partai politik, tetapi Golkar dinilai tidak mewaspadai hal ini dan malah larut dalam konfliknya. ”Di KPU, partai yang diterima yang tidak berkonflik, padahal partai sebagai satu-satunya kendaraan dan banyak calon kepala daerah membaca Golkar nggak bisa dijadikan kendaraan politik,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta Gun Gun Heryanto menyampaikan islah terbatas yang dilakukan Golkar bukan merupakan solusi. Islah terbatas yang dilakukan dinilai masih memiliki beberapa problem. ”Ada dampak psikopolitis soal kohesi politik karena masih adanya dualisme kepengurusan ini dan merembet ke daerah, yang masing-masing kubu punya kandidatnya sendiri,” ucapnya kemarin saat dihubungi KORAN SINDO .

Dia juga menilai belum adanya legal formalitas mengenai kepengurusan mana yang lebih sah. Menurutnya, islah kemarin yang membentuk tim kerja belum ada dan belum terlihat road map mengenai siapa yang akan menandatangani pendaftaran di KPU nanti. ”PKPU tetap meminta legalitas berdasar keputusan Kemenkunham, itu legitimasi pengurus yang sah. Ini tampak belum menyolidkan aspek legalnya,” katanya.

Dia juga menilai karena aspek tersebut maka berdampak ke daerah di mana daerah juga terbelah lantaran efek domino kepengurusan pusat. ”Dengan ini struktur peluang dalam koalisi juga mitra koalisi tidak akan berpikir Golkar sebagai partai yang signifikan karena dalam koalisi yang dilihat adalah probabilitas pengaruh suaranya, sedangkan saat ini Golkar masih konflik,” jelasnya.

Hal ini juga memengaruhi para calon kepala-kepala daerah yang berpotensi akan melihat dan mengambil peluang untuk meminta dukungan di luar Golkar lantaran partai tersebut masih berseteru. ”Potensi Golkar di mata kandidat, mereka melihat Golkar tidak signifikan. Bahkan Golkar tidak masuk dalam hitungan partai yang berpengaruh dalam pilkada nanti,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan dari Kubu Aburizal Bakrie, MS Hidayat, menyatakan akan terus memperjuangkan dan memperbaiki kendaraan politik partai Golkar agar bisa dipakai layak untuk para kadernya saat nanti di pilkada. Dia juga mengatakan tak ayal jika Golkar gagal bersatu karena seteru ini dapat ditinggalkan oleh para kadernya yang potensial.

”Itu bisa menjadi kenyataan kalau kita tidak berhasil di islah pilkada ini. Kita tahu pilkada lalu kita dapat 59%. Kalau kendaraan saat ini tidak sempurna karena perseteruan, akan ada pikiran orang dan kader untuk pindah,” ucapnya saat dihubungi KORAN SINDO .

Sampai hari ini tim penjaringan belum bekerja karena kubu Agung Laksono baru mengukuhkan utusannya yang menjadi tim penjaring. ”Minggu depan kita akan menyusun organisme dan persyaratan yang akan dibentuk dan sebagai prasyarat kader nanti maju dalam pilkada,” ungkapnya.

Mula akmal