Pengamat: Jangan Sampai Keliru Jadi Tradisi Istana
Senin, 08 Juni 2015 - 07:09 WIB
Pengamat: Jangan Sampai Keliru Jadi Tradisi Istana
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta untuk mengevaluasi kinerja Tim Komunikasi Presiden serta orang di sekitarnya. Langkah itu perlu diambil Jokowi menyusul adanya kekeliruan data.
Apabila Presiden terus melakukan kekeliruan dikhawatirkan membuat citra lembaga kepresidenan tidak lagi menjadi sakral di mata publik.
"Ini tidak boleh ditradisikan dengan menganggapnya wajar. Bagaimanapun presiden berbeda dengan warga biasa," ujar pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin kepada Sindonews, Minggu 7 Juni 2015.
Hal itu diungkapkan Said menyikapi polemik kekeliruan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam mengucapkan kota kelahiran Presiden Soekarno. (Baca: Keliru Data Soekarno, Tim Jokowi Minta Maaf)
Menurut dia, Jokowi harus segera melakukan evaluasi agar kasus kekeliruan data tidak lagi terulang. Caranya dengan mengevaluasi Tim Komunikasi Presiden.
Dia mengapresiasi sikap Tim Komunikasi Presiden yang mengakui kesalahan dalan memberikan informasi kepada Presiden. Kendati demikian, lanjut dia, permohonan maaf tidak lantas menghilangkan kesalahan tersebut.
"Ironis tim yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi presiden justru menjadi sebaliknya," ucap Said.
Presiden, lanjut dia, harus menerapkan mekanisme pengawasan atau memeriksa secara teliti setiap informasi yang akan disampaikan kepadanya. "Setiap informasi harus di-screening dan di-check and recheck agar apa yang disampaikan tidak keliru," ujar Said.
Dia juga tidak setuju dengan adanya pendapat yang menyebut kesalahan merupakan hal wajar dan pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. "Itu namanya pembenaran yang justru tidak memperbaiki kualitas komunikasi presiden," ujarnya.
Menurut Said, peran Tim Komunikasi Presiden belum jelas. Masih ada perbedaan pendapat terhadap peran tim ini. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, kata dia, tim bisa berperan sebagai juru bicara Presiden. Namun anggota tim justru membantah hal tersebut.
"Jadi memang peran tim tersebut belum clear," katanya.
Polemik soal kekeliruan data yang disampaikan Presiden juga pernah terjadi saat saat perhelatan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 22 April lalu.
Jokowi menyatakan Indonesia masih berhutang dengan International Monetary Fund (IMF). Polemik mencuat karena Presiden sebelumnya, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun Twitternya mengoreksi ucapan Jokowi. SBY menyatakan utang Indonesia kepada IMF sudah lunas sejak tahun 2006.
Apabila Presiden terus melakukan kekeliruan dikhawatirkan membuat citra lembaga kepresidenan tidak lagi menjadi sakral di mata publik.
"Ini tidak boleh ditradisikan dengan menganggapnya wajar. Bagaimanapun presiden berbeda dengan warga biasa," ujar pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin kepada Sindonews, Minggu 7 Juni 2015.
Hal itu diungkapkan Said menyikapi polemik kekeliruan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam mengucapkan kota kelahiran Presiden Soekarno. (Baca: Keliru Data Soekarno, Tim Jokowi Minta Maaf)
Menurut dia, Jokowi harus segera melakukan evaluasi agar kasus kekeliruan data tidak lagi terulang. Caranya dengan mengevaluasi Tim Komunikasi Presiden.
Dia mengapresiasi sikap Tim Komunikasi Presiden yang mengakui kesalahan dalan memberikan informasi kepada Presiden. Kendati demikian, lanjut dia, permohonan maaf tidak lantas menghilangkan kesalahan tersebut.
"Ironis tim yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi presiden justru menjadi sebaliknya," ucap Said.
Presiden, lanjut dia, harus menerapkan mekanisme pengawasan atau memeriksa secara teliti setiap informasi yang akan disampaikan kepadanya. "Setiap informasi harus di-screening dan di-check and recheck agar apa yang disampaikan tidak keliru," ujar Said.
Dia juga tidak setuju dengan adanya pendapat yang menyebut kesalahan merupakan hal wajar dan pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. "Itu namanya pembenaran yang justru tidak memperbaiki kualitas komunikasi presiden," ujarnya.
Menurut Said, peran Tim Komunikasi Presiden belum jelas. Masih ada perbedaan pendapat terhadap peran tim ini. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, kata dia, tim bisa berperan sebagai juru bicara Presiden. Namun anggota tim justru membantah hal tersebut.
"Jadi memang peran tim tersebut belum clear," katanya.
Polemik soal kekeliruan data yang disampaikan Presiden juga pernah terjadi saat saat perhelatan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 22 April lalu.
Jokowi menyatakan Indonesia masih berhutang dengan International Monetary Fund (IMF). Polemik mencuat karena Presiden sebelumnya, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun Twitternya mengoreksi ucapan Jokowi. SBY menyatakan utang Indonesia kepada IMF sudah lunas sejak tahun 2006.
(dam)
