Pemda Verifikasi Ijazah Pegawai
Pemda Verifikasi Ijazah Pegawai
A
A
A
PADANG - Sejumlah pemerintah daerah melakukan pengecekan ijazah para pegawai negeri sipil (PNS) untuk merespons dugaan banyaknya pengguna ijazah palsu di kalangan pegawai.
Langkah ini di antaranya dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dan Pemprov Jambi. ”Inspektorat sudah kirimkan surat ke seluruh satuan kerja perangkat daerah Pemprov Sumbar agar mengumpulkan perincian data ijazah tiap pegawainya,” kata Inspektur Pembantu Wilayah III Sumbar Azwar di Padang kemarin.
Proses pengumpulan data pegawai diperkirakan bisa tuntas pada 15 Juni 2015, yaitu SKPD sudah harus menyerahkan rekapitulasi jumlah pegawai yang berijazah pendidikan tinggi danmelakukanpemisahanijazah berdasar asal universitas. Menurut Azwar, pemilahan ijazah dilakukan untuk mempermudah penelusuran yang akan dilakukan ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) ataupun pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
”Karena bisa saja perguruan tingginya resmi, tetapi program studinya yang bodong,” katanya. Selain meminta SKPD untuk mengirim rekapitulasi ijazah tiap pegawainya, untuk mempercepat pemeriksaan ijazah pendidikan tinggi Inspektorat juga berkoordinasi untuk meminta data yang telah ada di Badan Kepegawaian Daerah.
Saat ini tercatat hampir ada 9.000 PNS di Sumbar, tetapi ijazah PNS yang akan diperiksa hanya yang lulusan pendidikan tinggi. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, jika dalam pemeriksaan ulang ijazah itu ternyata ditemukan pegawai yang menggunakan ijazah palsu, pegawai yang bersangkutan akan diberi sanksi berupa pencopotan dari jabatan, penurunan pangkat ataupun golongan.
”Selain itu, kemungkinan diancam hukuman pidana karena penggunaan ijazah palsu tergolong tindakan penipuan,” ujarnya. Provinsi Jambi juga segera melakukan evaluasi ijazah para pegawai atas maraknya penggunaan ijazah palsu. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengaku evaluasi lebih fokus kepada pegawai baru dan pegawai tamatan luar daerah mengingat hal itu jauh dari jangkauan serta pantauan pihak pemerintah daerah selama ini.
”Yang kita khawatirkan itu pejabat baru dan kuliahnya di luar daerah, tetapi pejabat serta pegawai lain juga tidak luput dari penelusuran,” katanya. Kasus ijazah palsu menyeruak setelah Kemenristek Dikti menerima aduan adanya 18 kampus yang diduga menjual ijazah palsu. Menindaklanjuti dugaan ijazah palsu banyak digunakan kepala daerah dan PNS, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengeluarkan instruksi agar pemerintah daerah melakukan penelitian ulang ijazah seluruh PNS.
Polisi juga sudah merespons masalah tersebut dan menangkap seorang pemalsu ijazah diJalan Pramuka Jakarta Pusat yang disebut sudah memproduksi ratusan ijazah palsu yang mencatut sejumlah kampus terkemuka di Tanah Air seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Rektor UI Muhammad Anis mendukung penuh langkah Polda Metro Jaya memberantas peredaran ijazah palsu yang mencatut kampusnya. Dia pun berharap pihak yang mencurigai adanya ijazah UI palsu bisa langsung mengecek. ”Masyarakat tinggal cek saja ke UI, itu ijazah asli atau palsu, atau bisa tanyakan ke bagian mahasiswa soal nomor induk mahasiswa, nanti akan kelihatan mana yang asli ata upalsu,” papar Anis kemarin.
Kepala Humas UI Rifelly Dewi Astuti mengaku sudah melakukan sejumlah antisipasi untuk mencegah terbitnya ijazah palsu. Selain itu, dalam penerbitan ijazah, UI membatasi orang-orang yang dapat mengaksesnya. ”Produksi ijazah dilakukan pusat di Direktorat Pendidikan sangat tertutup dan hanya beberapa orang saja yang dapat mengaksesnya. Pada blangko ijazahnya pun ada pengamanan khusus,” kata Riffely.
Dari UGM, Kepala Bagian Humas UGM Wijayanti juga menegaskan kampusnya sudah berusaha melakukan pengamanan seperti memasang hologram khusus di ijazah yang diterbitkan. Produksi ijazah juga sudah sangat terbatas untuk menghindari penyalahgunaan blangko ijazah.
Kepada KORAN SINDO, Wiwit sapaan akrab Wijayanti menuturkan UGM pun bersedia dikonfirmasi jika memang ada pengguna lulusan UGM yang merasa ragu dengan data yang diterima. ”Silakan menghubungi kami untuk memverifikasi data lulusan tersebut,” imbuhnya.
Yan yusuf/ ratih keswara/ant
Langkah ini di antaranya dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dan Pemprov Jambi. ”Inspektorat sudah kirimkan surat ke seluruh satuan kerja perangkat daerah Pemprov Sumbar agar mengumpulkan perincian data ijazah tiap pegawainya,” kata Inspektur Pembantu Wilayah III Sumbar Azwar di Padang kemarin.
Proses pengumpulan data pegawai diperkirakan bisa tuntas pada 15 Juni 2015, yaitu SKPD sudah harus menyerahkan rekapitulasi jumlah pegawai yang berijazah pendidikan tinggi danmelakukanpemisahanijazah berdasar asal universitas. Menurut Azwar, pemilahan ijazah dilakukan untuk mempermudah penelusuran yang akan dilakukan ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) ataupun pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
”Karena bisa saja perguruan tingginya resmi, tetapi program studinya yang bodong,” katanya. Selain meminta SKPD untuk mengirim rekapitulasi ijazah tiap pegawainya, untuk mempercepat pemeriksaan ijazah pendidikan tinggi Inspektorat juga berkoordinasi untuk meminta data yang telah ada di Badan Kepegawaian Daerah.
Saat ini tercatat hampir ada 9.000 PNS di Sumbar, tetapi ijazah PNS yang akan diperiksa hanya yang lulusan pendidikan tinggi. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, jika dalam pemeriksaan ulang ijazah itu ternyata ditemukan pegawai yang menggunakan ijazah palsu, pegawai yang bersangkutan akan diberi sanksi berupa pencopotan dari jabatan, penurunan pangkat ataupun golongan.
”Selain itu, kemungkinan diancam hukuman pidana karena penggunaan ijazah palsu tergolong tindakan penipuan,” ujarnya. Provinsi Jambi juga segera melakukan evaluasi ijazah para pegawai atas maraknya penggunaan ijazah palsu. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengaku evaluasi lebih fokus kepada pegawai baru dan pegawai tamatan luar daerah mengingat hal itu jauh dari jangkauan serta pantauan pihak pemerintah daerah selama ini.
”Yang kita khawatirkan itu pejabat baru dan kuliahnya di luar daerah, tetapi pejabat serta pegawai lain juga tidak luput dari penelusuran,” katanya. Kasus ijazah palsu menyeruak setelah Kemenristek Dikti menerima aduan adanya 18 kampus yang diduga menjual ijazah palsu. Menindaklanjuti dugaan ijazah palsu banyak digunakan kepala daerah dan PNS, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengeluarkan instruksi agar pemerintah daerah melakukan penelitian ulang ijazah seluruh PNS.
Polisi juga sudah merespons masalah tersebut dan menangkap seorang pemalsu ijazah diJalan Pramuka Jakarta Pusat yang disebut sudah memproduksi ratusan ijazah palsu yang mencatut sejumlah kampus terkemuka di Tanah Air seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Rektor UI Muhammad Anis mendukung penuh langkah Polda Metro Jaya memberantas peredaran ijazah palsu yang mencatut kampusnya. Dia pun berharap pihak yang mencurigai adanya ijazah UI palsu bisa langsung mengecek. ”Masyarakat tinggal cek saja ke UI, itu ijazah asli atau palsu, atau bisa tanyakan ke bagian mahasiswa soal nomor induk mahasiswa, nanti akan kelihatan mana yang asli ata upalsu,” papar Anis kemarin.
Kepala Humas UI Rifelly Dewi Astuti mengaku sudah melakukan sejumlah antisipasi untuk mencegah terbitnya ijazah palsu. Selain itu, dalam penerbitan ijazah, UI membatasi orang-orang yang dapat mengaksesnya. ”Produksi ijazah dilakukan pusat di Direktorat Pendidikan sangat tertutup dan hanya beberapa orang saja yang dapat mengaksesnya. Pada blangko ijazahnya pun ada pengamanan khusus,” kata Riffely.
Dari UGM, Kepala Bagian Humas UGM Wijayanti juga menegaskan kampusnya sudah berusaha melakukan pengamanan seperti memasang hologram khusus di ijazah yang diterbitkan. Produksi ijazah juga sudah sangat terbatas untuk menghindari penyalahgunaan blangko ijazah.
Kepada KORAN SINDO, Wiwit sapaan akrab Wijayanti menuturkan UGM pun bersedia dikonfirmasi jika memang ada pengguna lulusan UGM yang merasa ragu dengan data yang diterima. ”Silakan menghubungi kami untuk memverifikasi data lulusan tersebut,” imbuhnya.
Yan yusuf/ ratih keswara/ant
(bbg)
Explore More