Menpora Kembali Ragukan Surat FIFA

JAKARTA - Berbagai desakan agar Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bertanggung jawab atas jatuhnya sanksi FIFA sepertinya tidak akan menuai respons.

Nahrawi terkesan tutup mata karena mengaku belum menerima langsung surat dari otoritas tertinggi sepak bola dunia itu. “Seperti apa surat itu, apakah betul ditandatangani Sekjen FIFA Jerome Valcke, saya belum tahu,” kata Nahrawi di Kantor Kemenpora, Jakarta, kemarin. Nahrawi kembali menegaskan bahwa dirinya menyangsikan kredibilitas FIFA, terutama setelah terbongkarnya skandal korupsi di organisasi tersebut.

“Surat itu keluar sesudah kongres berlangsung dan dalam kongres seluruh mata dunia melihat bahwa tidak ada agenda tentang pembahasan sanksi kepada Indonesia,” kata mantan anggota DPR itu. FIFA sebelumnya menjatuhkan sanksi kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) karena dinilai telah melanggar Statuta FIFA Pasal 13 dan 17 (30/5).

PSSI dinyatakan telah diintervensi pihak luar, dalam hal ini Kemenpora dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Intervensi itu antara lain berwujud pembekuan PSSI melalui SK Menpora Nomor 01307 Tahun 2015. Nahrawi mengatakan, Kemenpora memastikan akan menggelar turnamen untuk menyiasati mandeknya kompetisi. Turnamen ini sedang disiapkan Tim Transisi Pembenahan Tata Kelola Sepak Bola Indonesia yang dibentuk Kemenpora.

“Kompetisi apa pun namanya, saya berharap sudah terjadi pertandingan sebelum Ramadan,” katanya. Sementara itu Koordinator Tim Transisi Zuhairi Misrawi menyatakan kepemimpinan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti belum mendapatkan surat pengesahan Kementerian Pemuda dan Olahraga sehingga tidak memiliki status hukum (legal standing ).

Tim Transisi juga siap membongkar mafia dan dugaan suap di lembaga itu. Merespons turnamen ala Menpora, sejumlah klub sebelumnya menegaskan tidak akan ikut ambil bagian. Mereka menuding kompetisi itu ilegal karena tidak diakui FIFA. Penolakan ini antara lain dikemukakan Persegres Gresik United dan Arema Cronus. Klub-klub juga mendesak Menpora segera mengambil tindakan konkret untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Sanksi FIFA, bagi klub, telah mematikan pemain dan seluruh pihak yang terlibat dalam sepak bola.

Harga Diri Rakyat

Sikap Menpora yang cenderung mengabaikan sanksi FIFA memancing kekecawaan publik. Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya mendesak Menpora agar tidak menjadikan persoalan ini berlarut-larut. “Ini(sepakbola) masalahharga diri rakyat. Jangan dianggap enteng,” cetus Riefky.

Politikus Partai Demokrat ini mengingatkan, sanksi FIFA, juga perbedaan pandangan antara Kemenpora dan PSSI, telah membuat masa depan kompetisi tidak jelas. “Dan bisa dipastikan akan ada dampak materiil maupun moril yang luar biasa bagi klub, atlet, wasit, pelatih, dan suporter. Kami meminta agar pemerintah bisa membuka mata hatinya untuk mengakhiri kekisruhan ini,” kata legislator asal Aceh ini.

Decky irawan jasri/ muhammad ginanjar/ant