Bangkitkan Mutu Pendidikan
A
A
A
MONICA
Mahasiswi Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Gadjah Mada
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikanyanglayak. Namunapakah semua orang sudah mendapatkan haknya tersebut? Mari kita lihat pendidikan di Indonesia saat ini.
Pendidikan masih menjadi salah satu masalah utama karena pendidikan adalah akar yang mempengaruhi mutu sumber daya manusia dan moral di negeri ini. Pemerintah pun harus menghadapi tantangan utamanya, yaitu mutu pendidikan di Indonesia. Memang, sistem pendidikan di Indonesia luas dan bervariasi sehingga pemerintah cukup sulit untuk melakukan pengawasan secara maksimal.
Menurut World Bank, sistem pendidikan di Indonesia merupakan sistem pendidikan terbesar ketiga di wilayah Asia dan bahkan terbesar keempat di dunia (berada di belakang China, India, dan Amerika Serikat). Dengan sistem pendidikan yang bervariasi tersebut, mutu pendidikan di tiap daerah pun berbeda-beda.
Perbedaan mutu pendidikan ini tak hanya didasari oleh sistemnya, tetapi juga dari fasilitas yang tersedia dan pendapatan keluarga. Hasil survei Badan Pusat Statistik pada tahun 2012 menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan pada lingkup SD sederajat berjumlah 169.897, SMP sederajat 48.912, SMA sederajat 28.574, dan perguruan tinggi sejumlah 3.815.
Jumlah tersebut dapat terbilang masih kurang dibandingkan dengan total keberadaan lebih dari 50 juta siswa, 2,6 juta guru, dan lebih dari 250.000 sekolah di Indonesia. Adapun banyaknya keluarga yang berpendapatan rendah masih menjadi kendala besar, terutama bagi yang tinggal di daerah yang jauh dari jangkauan pemerintah, sehingga kurang mendapat perhatian dan banyak anak yang tidak bersekolah.
Faktanya, hanya 55% anak-anak dari keluarga yang berpendapatan rendah terdaftar di sekolah menengah pertama. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, tapi peningkatan ini berjalan lambat. Sisanya tidak dapat melanjutkan sekolah atau putus sekolah. Berdasarkan data The Learning Curve Pearson 2014, sebuah lembaga pemeringkatan pendidikan dunia, Indonesia menduduki posisi bontot alias akhir dalam mutu pendidikan di seluruh dunia.
Indonesia menempati posisi ke-40 dengan indeks peringkat dan nilai secara keseluruhan -1,84. Sangat rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Revolusi mental yang digaungkan pemerintah diterapkan dengan program-program seperti Kartu Indonesia Pintar, BOS, dan beasiswa bagi siswa yang kurang atau tidak mampu ternyata cukup efektif. Syaratnya, pengawasan dalam program-program ini diperketat agar tepat sasaran.
Tak kalah penting, pemerintah pun harus fokus dalam pembangunan fasilitas pendidikan, membenahi sistem pendidikan dan mutu tenaga pengajar dengan menggalakkan pendidikan karakter, moral, dan etika, serta memperhatikan mutu lembaga pendidikan agar memberikan layanan pendidikan yang optimal sehingga mutu pendidikan di Indonesia pun menjadi lebih baik.
Mahasiswi Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Gadjah Mada
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikanyanglayak. Namunapakah semua orang sudah mendapatkan haknya tersebut? Mari kita lihat pendidikan di Indonesia saat ini.
Pendidikan masih menjadi salah satu masalah utama karena pendidikan adalah akar yang mempengaruhi mutu sumber daya manusia dan moral di negeri ini. Pemerintah pun harus menghadapi tantangan utamanya, yaitu mutu pendidikan di Indonesia. Memang, sistem pendidikan di Indonesia luas dan bervariasi sehingga pemerintah cukup sulit untuk melakukan pengawasan secara maksimal.
Menurut World Bank, sistem pendidikan di Indonesia merupakan sistem pendidikan terbesar ketiga di wilayah Asia dan bahkan terbesar keempat di dunia (berada di belakang China, India, dan Amerika Serikat). Dengan sistem pendidikan yang bervariasi tersebut, mutu pendidikan di tiap daerah pun berbeda-beda.
Perbedaan mutu pendidikan ini tak hanya didasari oleh sistemnya, tetapi juga dari fasilitas yang tersedia dan pendapatan keluarga. Hasil survei Badan Pusat Statistik pada tahun 2012 menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan pada lingkup SD sederajat berjumlah 169.897, SMP sederajat 48.912, SMA sederajat 28.574, dan perguruan tinggi sejumlah 3.815.
Jumlah tersebut dapat terbilang masih kurang dibandingkan dengan total keberadaan lebih dari 50 juta siswa, 2,6 juta guru, dan lebih dari 250.000 sekolah di Indonesia. Adapun banyaknya keluarga yang berpendapatan rendah masih menjadi kendala besar, terutama bagi yang tinggal di daerah yang jauh dari jangkauan pemerintah, sehingga kurang mendapat perhatian dan banyak anak yang tidak bersekolah.
Faktanya, hanya 55% anak-anak dari keluarga yang berpendapatan rendah terdaftar di sekolah menengah pertama. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, tapi peningkatan ini berjalan lambat. Sisanya tidak dapat melanjutkan sekolah atau putus sekolah. Berdasarkan data The Learning Curve Pearson 2014, sebuah lembaga pemeringkatan pendidikan dunia, Indonesia menduduki posisi bontot alias akhir dalam mutu pendidikan di seluruh dunia.
Indonesia menempati posisi ke-40 dengan indeks peringkat dan nilai secara keseluruhan -1,84. Sangat rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Revolusi mental yang digaungkan pemerintah diterapkan dengan program-program seperti Kartu Indonesia Pintar, BOS, dan beasiswa bagi siswa yang kurang atau tidak mampu ternyata cukup efektif. Syaratnya, pengawasan dalam program-program ini diperketat agar tepat sasaran.
Tak kalah penting, pemerintah pun harus fokus dalam pembangunan fasilitas pendidikan, membenahi sistem pendidikan dan mutu tenaga pengajar dengan menggalakkan pendidikan karakter, moral, dan etika, serta memperhatikan mutu lembaga pendidikan agar memberikan layanan pendidikan yang optimal sehingga mutu pendidikan di Indonesia pun menjadi lebih baik.
(bbg)