DKI Berencana Gugat Konsultan Proyek

JAKARTA - Pembangunan Terminal Rawamangun, Jakarta Timur yang kurang memadai mendapat perhatian dari Pemprov DKI Jakarta. Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan menggugat konsultan proyek.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan mengkaji kembali apakah kesalahan pembangunan terminal ada di konsultan atau jajarannya. Apabila kesalahan terdapat di konsultan, pihaknya tidak akan segan-segan melayangkan gugatan. Mantan bupati Belitung Timur itu heran bagaimana bisa konsultan membuat perencanaan revitalisasi yang ternyata malah tidak bisa dimasuki bus. Padahal, bus tersebut sudah ada sebelum revitalisasi dilakukan.

Dia pun mengumpamakan orang yang membuat sarang burung. Tidak mungkin sarang itu dibuat lebih kecil dari burung yang sudah ada sebelumnya. ”Saya kira dibongkar lebih luas pun tetap susah. Nah, saya enggak tahu ya ini tuh apa sengaja bus enggak mau masuk dan ngetem di luar atau ada setoran atau konsultan yang tidak benar. Jadi nanti dipelajari salahnya di mana. Bisa saja memang orang kita yang salah. Makanya akan kita pelajari secara hukum?” katanya kemarin.

Revitalisasi Terminal Rawamangun menyisakan masalah. Jalur bus terlalu kecil sehingga bus besar tidak bisa masuk ke terminal. Akibatnya bus besar harus ngetem di luar terminal untuk menunggu penumpang sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Selain itu, di dalam terminal juga masih ada Kantor Sudin Perhubungan Jakarta Timur. Revitalisasi Terminal Rawamangun dilakukan sejak Agustus tahun lalu. Proyek renovasi total terminal ini rampung April lalu.

Anggaran revitalisasi di Terminal Rawamangun sebesar Rp47 miliar. Bangunan Terminal Rawamangun terdiri atas empat lantai. Lantai satu untuk kantor pengelola, lantai dua untuk kios, lantai tiga tempat penjualan tiket, dan lantai empat terdapat beberapa aula serta ruang rapat. Revitalisasi terminal ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan.

Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum DKI Jakarta Solafide mengakui telah dipanggil Ahok terkait masalah rencana gugatan ke konsultan. Biro Hukum akan mempelajari dokumen pembangunan terminal tersebut. ”Pak Gubernur hanya konfirmasi memastikan itu lelangnya, konsultannya benar enggak sih ? Pak Gubernur menganggap nilai kontraknya dengan konsultan dan pelaksananya kemahalan. Kalau namanya kemahalan, tidak efisien, kemungkinan ada penggelembungan. Itu nanti setelah pemeriksaan dokumen,” ungkapnya.

Solafide menuturkan, untuk memastikan dugaan-dugaan tersebut, Biro Hukum harus terlebih dahulu menunggu penghitungan satuan barang yang dilakukan Inspektorat DKI Jakarta. Biro Hukum bukan seperti kejaksaan atau pengadilan tinggi yang bisa melihat hingga harga satuan.

”Ini harus diaudit berdasarkan harga satuan. Sambil menunggu itu, kami akan mempercepat proses lelang penghapusan aset Kantor Sudin Perhubungan Jakarta Timur. Secara ekonomis bisa dilihat apa yang dimanfaatkan sehingga ini dipersaingkan ke yang berminat,” ucapnya. Sementara itu, pengelola Terminal Rawamangun menilai tidak bisa masuknya bus ke dalam terminal akibat ada Kantor Sudin Perhubungan. Pembongkaran Kantor Sudin Perhubungan menunggu lelang penghapusan aset.

Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Terminal DKI Jakarta Muslim MM mengatakan, saat ini pihaknya tengah meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memproses percepatan penghapusan aset gedung tersebut. ”Kami sudah laporkan ke Pak Heru (Kepala BPKAD Heru Budi Hartono). Kata beliau, sambil menunggu proses penghapusan, tidak apa-apa dibongkar 1-2 meter agar bus dapat masuk. Jadi pekan depan akan kami bongkar kantor sudin itu sekitar 1-2 meter,” tandasnya.

Muslim mengakui kondisi Terminal Rawamangun itu jauh lebih buruk dari yang sebelumnya. Pengguna bus masih memilih menunggu bus di luar terminal. Kendati demikian, pejabat yang baru satu minggu menjadi kepala UPT Terminal itu akan memaksa penumpang masuk ke dalam terminal setelah dilakukan pengikisan Kantor Sudin Perhubungan. Targetnya saat mudik Lebaran nanti tidak ada lagi penumpang yang tercecer di luar terminal hingga menyebabkan kepadatan arus lalu lintas.

”Saat ini lebih tidak nyaman, pembangunan akan berlanjut. Gedung sudah, tinggal penambahan fasilitas publik lainnya seperti parkir, taman, ruang tunggu, dan sebagainya,” ungkapnya.

Bima setiyadi