Marwan Minta Tim Pengendali ke Daerah

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar meminta tim pengendali agar segera langsung ke daerah yang masih terhambat persyaratan pencairan dana desa.

Langkah tersebut diharapkan bisa memaksimalkan pencairan anggaran di 434 kabupaten/kota. ”Saya sarankan agar tim pengendali segera mendatangi daerah yang syaratnya belum terpenuhi. Respons dan turun langsung serta bantu kendalakendala yang dialami daerahdaerah yang masih kesulitan penyusunan persyaratan itu agar realisasi dana desa bisa lancar tahun ini,” ujar Marwan di Jakarta kemarin.

Berdasarkan data terakhir dari Kementerian Keuangan, dari 434 kabupaten atau kota masih terdapat 84 kabupaten/ kota yang belum memenuhi syarat pemenuhan dana desa tahap pertama pada 2015. Kebanyakan merupakan daerah yang ada di Indonesia timur. ”Dan bagi daerah yang belum menyampaikan persyaratan tahap pertama dapat segera melakukan konsolidasi internal dengan desa masing-masing,” ujar Menteri Marwan.

Pembentukan tim pengendali merupakan hasil rangkuman rapat koordinasi nasional (rakornas) yang dilakukan Kemendes PDTT yang sudah berlangsung beberapa hari lalu. Tim tersebut beranggotakan pejabat dari kementerian/lembaga terkait, terutama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemendes PDTT, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik.

Tim pengendali tersebut, menurut Menteri Marwan, garis besar tugasnya adalah mendorong dan membantu daerah untuk proses dana desa. ”Tim ini bukan untuk mengawasi atau mengaudit dana desa. Karena hal itu berada di wilayah BPK atau tim audit. Kita hanya sebatas membantu desa mempersiapkan hal-hal teknis penyaluran dana desa,” ujarnya.

Menurut dia, dalam rakornas ternyata banyak juga pemerintah daerah yang menanyakan perkembangan dan kemandirian desa yang dapat didukung melalui dana desa. Mereka meminta dibuatkan kriteria secara jelas oleh pemerintah. ”Masalah ini, saya juga meminta tim untuk memberikan perincian dan kejelasan langsung kepada daerah yang belum memahami kriteria itu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sindawa Tarang mengklarifikasi soal aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah kepala desa di depan Istana Negara. Menurut dia, aksi yang dilakukan ratusan kepala desa tersebut di luar perintah organisasi yang dipimpinnya.

Karena itu, pihaknya tidak bertanggung jawab atas aksi demonstrasi yang hanya dilakukan oknum yang mengatasnamakan DPP Apdesi. Dia menegaskan, aksi demo tersebut murni bukan perintah DPP Apdesi dan DPP Apdesi tidak akan bertanggung jawab atas beberapa hal yang bakal terjadi. ”Demonstrasi itu ditunggangi oleh oknum tertentu dan dipolitisasi,” ujar Sindawa saat dikonfirmasi.

Alfian faizal/ dita angga