Pansel KPK Persilakan Parpol Usul Calon
Rabu, 27 Mei 2015 - 09:42 WIB
Pansel KPK Persilakan Parpol Usul Calon
A
A
A
JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) akan bersikap terbuka atas usulan nama calon. Bahkan pansel tidak mempersoalkan jika ada partai politik (parpol) yang mengusulkan nama.
Namun pansel tetap mengingatkan agar nama yang diajukan adalah orang yang kredibel dan berintegritas. Termasuk memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.
”Kadang-kadang ada orang yang memberikan rekomendasi kalau melihat ada orang bagus. Tidak selalu kalau ada yang direkomendasikan adalah titipan yang jelek, siapa tahu memang kredibel dan bagus,” ungkap Juru Bicara Pansel Capim KPK Betty Alisjahbana dalam jumpa pers di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin. Betty kembali menegaskan bahwa kesembilan perempuan yang ada di Pansel Capim KPK merupakan orang independen dan tidak akan bisa diintervensi oleh siapa pun.
”Kami tidak melihat siapa yang merekomendasikan, tapi kami melihat kapasitas calonnya,” tandas dia. Saat seleksi administrasi, menurut Betty, pansel akan mampu melihat gambaran latar belakang seseorang melalui daftar riwayat hidupnya. Selain itu, pansel juga akan membuka saran dan kritik dari masyarakat setelah semua nama pendaftar diumumkan ke publik.
”Kuncinya yang daftar harus cukup banyak sehingga yang bagus bisa lebih banyak. Keluarnya juga akan menghasilkan pimpinan yang bagus juga,” paparnya. Untuk mendapatkan pendaftar yang banyak, lanjutnya, pansel juga akan melakukan langkah jemput bola. Salah satunya dengan mendatangi tokoh-tokoh untuk didorong agar mau mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.
”Pansel juga akan jemput bola untuk memberikan ruang dan waktu supaya mendorong orang-orangyangkapabel , punya integritas baik, kepemimpinan baik, dan kompetensi baik. Namun mereka tetap akan mengikuti seleksi yang sama dengan yang lain,” ujar Betty. Pansel nantinya akan memilih delapan calon pimpinan KPK untuk menduduki empat posisi di lembaga antirasuah itu. Pimpinan KPK saat ini akan mengakhiri masa jabatannya pada Desember 2015. Pansel pun sudah menyusun jadwal, tahapan, dan syarat pendaftaran. Rencananya, pendaftaran akan dibuka 5-24 Juni 2015. ”Kita harapkan mulai sekarang sampai 5 Juni bisa menyiapkan dokumen yang diminta,” ungkap Betty.
Setelah seleksi administratif, calon yang lolos akan menjalani penilaian oleh pansel yang juga melibatkan narasumber berpengalaman. Setelah itu, tes wawancara dan pada akhir Agustus 2015 akan diserahkan ke DPR untuk fit and proper test . ”Persyaratan yang kami susun sesuai dengan Pasal 29 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.
Sementara itu Komisi III DPR berharap Pansel Capim KPK bisa melahirkan pimpinan yang berkompetensi dan mampu menyolidkan KPK. Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengatakan, saat ini masyarakat membutuhkan pemimpin KPK yang memiliki kemampuan, mampu mendesain ulang agenda pemberantasan korupsi yang mengedepankan pencegahan ketimbang pemberantasan.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, pansel harus memilih tokoh yang memiliki komitmen tinggi, rekam jejak baik, memiliki integritas, dan terbebas dari kasus korupsi. ”Tidak boleh tersangkut kasus, harus berani memberantas korupsi, dan dia tidak menggunakan jabatan KPK untuk misi pribadi,” tandasnya.
Rarasati syarief/ mula akmal
Namun pansel tetap mengingatkan agar nama yang diajukan adalah orang yang kredibel dan berintegritas. Termasuk memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.
”Kadang-kadang ada orang yang memberikan rekomendasi kalau melihat ada orang bagus. Tidak selalu kalau ada yang direkomendasikan adalah titipan yang jelek, siapa tahu memang kredibel dan bagus,” ungkap Juru Bicara Pansel Capim KPK Betty Alisjahbana dalam jumpa pers di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin. Betty kembali menegaskan bahwa kesembilan perempuan yang ada di Pansel Capim KPK merupakan orang independen dan tidak akan bisa diintervensi oleh siapa pun.
”Kami tidak melihat siapa yang merekomendasikan, tapi kami melihat kapasitas calonnya,” tandas dia. Saat seleksi administrasi, menurut Betty, pansel akan mampu melihat gambaran latar belakang seseorang melalui daftar riwayat hidupnya. Selain itu, pansel juga akan membuka saran dan kritik dari masyarakat setelah semua nama pendaftar diumumkan ke publik.
”Kuncinya yang daftar harus cukup banyak sehingga yang bagus bisa lebih banyak. Keluarnya juga akan menghasilkan pimpinan yang bagus juga,” paparnya. Untuk mendapatkan pendaftar yang banyak, lanjutnya, pansel juga akan melakukan langkah jemput bola. Salah satunya dengan mendatangi tokoh-tokoh untuk didorong agar mau mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.
”Pansel juga akan jemput bola untuk memberikan ruang dan waktu supaya mendorong orang-orangyangkapabel , punya integritas baik, kepemimpinan baik, dan kompetensi baik. Namun mereka tetap akan mengikuti seleksi yang sama dengan yang lain,” ujar Betty. Pansel nantinya akan memilih delapan calon pimpinan KPK untuk menduduki empat posisi di lembaga antirasuah itu. Pimpinan KPK saat ini akan mengakhiri masa jabatannya pada Desember 2015. Pansel pun sudah menyusun jadwal, tahapan, dan syarat pendaftaran. Rencananya, pendaftaran akan dibuka 5-24 Juni 2015. ”Kita harapkan mulai sekarang sampai 5 Juni bisa menyiapkan dokumen yang diminta,” ungkap Betty.
Setelah seleksi administratif, calon yang lolos akan menjalani penilaian oleh pansel yang juga melibatkan narasumber berpengalaman. Setelah itu, tes wawancara dan pada akhir Agustus 2015 akan diserahkan ke DPR untuk fit and proper test . ”Persyaratan yang kami susun sesuai dengan Pasal 29 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.
Sementara itu Komisi III DPR berharap Pansel Capim KPK bisa melahirkan pimpinan yang berkompetensi dan mampu menyolidkan KPK. Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengatakan, saat ini masyarakat membutuhkan pemimpin KPK yang memiliki kemampuan, mampu mendesain ulang agenda pemberantasan korupsi yang mengedepankan pencegahan ketimbang pemberantasan.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, pansel harus memilih tokoh yang memiliki komitmen tinggi, rekam jejak baik, memiliki integritas, dan terbebas dari kasus korupsi. ”Tidak boleh tersangkut kasus, harus berani memberantas korupsi, dan dia tidak menggunakan jabatan KPK untuk misi pribadi,” tandasnya.
Rarasati syarief/ mula akmal
(ars)
