Dua Kubu PPP Buka Peluang Islah
Rabu, 27 Mei 2015 - 09:33 WIB
Dua Kubu PPP Buka Peluang Islah
A
A
A
JAKARTA - Dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka peluang islah demi memastikan diri mengikuti pilkada serentak 2015. Mendekati masa pendaftaran calon kepala daerah pada 26–28 Juli, dua kubu menyatakan siap membuka pembicaraan damai.
”Kalau PPP tidak mengupayakan islah atau alternatif lain untuk menyelesaikan konflik, saya khawatir PPP tergusur dan tidak ikut pilkada. Soalnya, tidak ada payung hukum yang akan mengelola partai berkonflik,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP kubu Romahurmuziy (Romi), Hasrul Azwar, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Hasrul mengapresiasi Partai Golkar sebagai partai nasionalis karena dengan kesadaran intelektual para petingginya, mereka mampu berkonsolidasi dan mengupayakan islah meskipun sifatnya hanya terbatas. Sebaliknya, fakta memiriskan terjadi di PPP yang menganut asas amar ma’ruf nahi munkar(mengajarkan kebaikan dan menghindarkan keburukan) serta menciptakan kader-kader yang berkepribadian baik, tapi justru kesulitan melakukan konsolidasi menuju islah.
Hasrul berpandangan, seharusnya PPP sebagai partai yang berlandaskan Islam lebih dulu melakukan islah dibandingkan Golkar. Untuk itu, di sisa waktu yang ada, dia berharap kedua kubu mengupayakan islah meskipun hanya terbatas demi memastikan partai ini mengikuti pilkada serentak yang akan digelar di 260 kabupaten/kota dan 9 provinsi pada 9 Desember nanti.
”Saya berharap tumbuh kesadaran kedua pihak (kubu Romi dan Djan Faridz) untuk islah, minimal dalam menyongsong pilkada ini,” ucap Ketua Fraksi PPP kubu Romi itu. Hasrul mengatakan, tidak ada celah dalam undang-undang yang bisa dijadikan pintu masuk bagi parpol yang berkonflik untuk jadi peserta pilkada. UU yang ada hanya melegitimasi kepengurusan yang legal. Adapun kepengurusan legal yang akan diakomodasi saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya boleh satu kepengurusan.
”Jika tak ikut pilkada, dampak besar PPP sebagai partai tertua akan kesulitan untuk berkonsolidasi dan bangkit kembali meraih kemenangan pada Pemilu 2019,” ujarnya. Harapan agar PPP bisa ikut pilkada juga disampaikan DPP PPP hasil Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz. Wakil Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Epyardi Asda mengatakan, secepatnya dilakukan islah akan jauh lebih baik. ”Justru dari kami sangat persuasif dalam mengupayakan islah ini,” kata Ketua Fraksi PPP DPR tersebut kemarin.
Namun Epyardi mengatakan perlu pembicaraan awal sebelum masuk ke proses islah. Oleh karena itu, pihaknya akan mengadakan rapat terlebih dahulu guna membicarakan perihal apa saja yang akan dibahas dalam islah ini. ”Rencananya malam ini (tadi malam), kami rapat guna membicarakan metode untuk islah itu,” ujarnya. Konflik PPP terjadi sejak April 2014 atau lebih setahun lalu.
Perpecahan diawali pemecatan terhadap Suryadharma Ali (SDA) oleh Romi yang saat itu menjabat sebagai sekjen DPP PPP. Langkah Romi ini didukung sejumlah elite DPP. Menolak dikudeta, SDA balik memecat Romi dkk. Sejak itu konflik internal partai Kakbah memanas. Pada 18 Oktober 2014, Romi terpilih sebagai ketua umum DPP PPP di Muktamar Surabaya. Kubu SDA meresponsnya dengan menggelar muktamar di Jakarta dan memilih Djan Faridz sebagai ketua umum.
Kubu Romi sempat ditetapkan sebagai kepengurusan yang sah oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly sebelum itu dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sengketa dua kubu saat ini berlanjut di ranah hukum setelah Menkumham dan Romi sama-sama melakukan banding atas putusan PTUN. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhroh menyatakan, islah memang menjadi kata kunci bagi parpol, termasuk PPP, agar dapat menjadi peserta pilkada serentak.
”Islah menjadi kata kunci yang mujarab dan bermanfaat, baik bagi institusi partai maupun para elitenya, karena akan memperbaiki citra partai,” ucapnya kemarin. Menurutnya, meskipun parpol yang berkonflik memasuki ranah hukum, kalau mereka islah dan membatalkan melakukan banding, kekhawatiran tidak dapat mengikuti pilkada serentak tak perlu ada.
”Bagi PPP, islah mutlak mengingat partai ini lekat dengan ajaran Islam yang memuliakan rahmatan lilalamin,” ujarnya.
Kiswondari/ mula akmal
”Kalau PPP tidak mengupayakan islah atau alternatif lain untuk menyelesaikan konflik, saya khawatir PPP tergusur dan tidak ikut pilkada. Soalnya, tidak ada payung hukum yang akan mengelola partai berkonflik,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP kubu Romahurmuziy (Romi), Hasrul Azwar, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Hasrul mengapresiasi Partai Golkar sebagai partai nasionalis karena dengan kesadaran intelektual para petingginya, mereka mampu berkonsolidasi dan mengupayakan islah meskipun sifatnya hanya terbatas. Sebaliknya, fakta memiriskan terjadi di PPP yang menganut asas amar ma’ruf nahi munkar(mengajarkan kebaikan dan menghindarkan keburukan) serta menciptakan kader-kader yang berkepribadian baik, tapi justru kesulitan melakukan konsolidasi menuju islah.
Hasrul berpandangan, seharusnya PPP sebagai partai yang berlandaskan Islam lebih dulu melakukan islah dibandingkan Golkar. Untuk itu, di sisa waktu yang ada, dia berharap kedua kubu mengupayakan islah meskipun hanya terbatas demi memastikan partai ini mengikuti pilkada serentak yang akan digelar di 260 kabupaten/kota dan 9 provinsi pada 9 Desember nanti.
”Saya berharap tumbuh kesadaran kedua pihak (kubu Romi dan Djan Faridz) untuk islah, minimal dalam menyongsong pilkada ini,” ucap Ketua Fraksi PPP kubu Romi itu. Hasrul mengatakan, tidak ada celah dalam undang-undang yang bisa dijadikan pintu masuk bagi parpol yang berkonflik untuk jadi peserta pilkada. UU yang ada hanya melegitimasi kepengurusan yang legal. Adapun kepengurusan legal yang akan diakomodasi saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya boleh satu kepengurusan.
”Jika tak ikut pilkada, dampak besar PPP sebagai partai tertua akan kesulitan untuk berkonsolidasi dan bangkit kembali meraih kemenangan pada Pemilu 2019,” ujarnya. Harapan agar PPP bisa ikut pilkada juga disampaikan DPP PPP hasil Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz. Wakil Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Epyardi Asda mengatakan, secepatnya dilakukan islah akan jauh lebih baik. ”Justru dari kami sangat persuasif dalam mengupayakan islah ini,” kata Ketua Fraksi PPP DPR tersebut kemarin.
Namun Epyardi mengatakan perlu pembicaraan awal sebelum masuk ke proses islah. Oleh karena itu, pihaknya akan mengadakan rapat terlebih dahulu guna membicarakan perihal apa saja yang akan dibahas dalam islah ini. ”Rencananya malam ini (tadi malam), kami rapat guna membicarakan metode untuk islah itu,” ujarnya. Konflik PPP terjadi sejak April 2014 atau lebih setahun lalu.
Perpecahan diawali pemecatan terhadap Suryadharma Ali (SDA) oleh Romi yang saat itu menjabat sebagai sekjen DPP PPP. Langkah Romi ini didukung sejumlah elite DPP. Menolak dikudeta, SDA balik memecat Romi dkk. Sejak itu konflik internal partai Kakbah memanas. Pada 18 Oktober 2014, Romi terpilih sebagai ketua umum DPP PPP di Muktamar Surabaya. Kubu SDA meresponsnya dengan menggelar muktamar di Jakarta dan memilih Djan Faridz sebagai ketua umum.
Kubu Romi sempat ditetapkan sebagai kepengurusan yang sah oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly sebelum itu dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sengketa dua kubu saat ini berlanjut di ranah hukum setelah Menkumham dan Romi sama-sama melakukan banding atas putusan PTUN. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhroh menyatakan, islah memang menjadi kata kunci bagi parpol, termasuk PPP, agar dapat menjadi peserta pilkada serentak.
”Islah menjadi kata kunci yang mujarab dan bermanfaat, baik bagi institusi partai maupun para elitenya, karena akan memperbaiki citra partai,” ucapnya kemarin. Menurutnya, meskipun parpol yang berkonflik memasuki ranah hukum, kalau mereka islah dan membatalkan melakukan banding, kekhawatiran tidak dapat mengikuti pilkada serentak tak perlu ada.
”Bagi PPP, islah mutlak mengingat partai ini lekat dengan ajaran Islam yang memuliakan rahmatan lilalamin,” ujarnya.
Kiswondari/ mula akmal
(ars)
