Butuh Perhatian Pusat Wujudkan Sibolga Poros Maritim
Butuh Perhatian Pusat Wujudkan Sibolga Poros Maritim
A
A
A
Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk menyadari bahwa pembangunan sarana dan prasarana kemaritiman yang dilakukannya, tidak serta merta telah sepenuhnya terwujud.
Menurutnya, bahwa masih ada banyak yang masih perlu dibenahi bahkan ditingkatkan, terutama untuk memberhasilkan atau muwujudkan program Poros Maritim Dunia atau Nusantara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M Yusuf Kalla di kota Sibolga. Pembenahan dan peningkatan tersebut diharapkan datangnya dari pemerintah pusat, karena dia menegaskan bahwa kota Sibolga memiliki keterbatasan anggaran sehingga membutuhkan dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat.
”Beberapa pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana ini antara lain, pengembangan kawasan Pelabuhan Sibolga, Bandara FL Tobing, infrastruktur jalan di kawasan Hinterland, ijin perikanan, energi daya listrik, alokasi bantuan untuk pembangunan fisik Kelautan dan Perikanan serta lainnya,” katanya.
Menurut Syarfi, pemerintah pusat diharapkan dapat mengalokasikan anggaran bagi pertambahan perpanjangan dermaga pelabuhan Sibolga, paling tidak 100 - 200 meter lagi dari yang ada sekarang ini, sehingga dermaga dapat disandari lebih banyak kapal besar atau minimal dapat disandari dua atau tiga unit kapal lagi.
”Soalnya pelabuhan Sibolga semakin ramai dimasuki kapal - kapal besar baik yang berasal dari dalam negeri seperti dari Surabaya maupun luar negeri seperti Singapura. Kapal - kapal ini masuk tidak terlepas dari pertumbuhan kawasan Hinterland, salah satunya dari keberadaan pertambangan di wilayah Batangtoru, Kabupaten Tapsel,” tutur Syarfi.
Demikian sambung Syarfi, pengembangan bandara FL Tobing, Tapteng. Pihaknya juga berharap kepada pemerintah pusat untuk melakukan penambahan terhadap panjang dan lebar runway (landasan pacu) bandara FL Tobing, termasuk kualitas runway, ruang tunggu dan keberangkatan penumpang serta perluasan apron (tempat parker) pesawat dan pembangunan Instrument Landing System.
”Pemko Sibolga sebelumnya telah menangkap peluang pengembangan ini (Bandara dan Pelabuhan Sibolga) ini dan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo pada pertemuan tingkat Wali Kota se Indonesia di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Termasuk untuk infrastruktur jalan di wilayah Hinterland demi kelancaran arus transportasi dan pengangkutan barang,” sebutnya.
Kemudian untuk alokasi bantuan ucap Syarfi, pemerintah pusat diharapkan kedepan dapat memperbesar alokasi anggaran bagi pembangunan sektor kemaritiman atau bantuan - bantuan kemaritiman kepada daerah - daerah maritim, seperti kota Sibolga, selaku daerah yang nyata - nyata merupakan daerah maritim dan bahkan sebagai salah satu daerah penghasil ikan terbesar di pulau Sumatera.
”Dulu, kita mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan pabrik es dan cold storage, tapi cuma untuk kapasitas 5 - 10 ton per hari. Sementara hasil perikanan dan kebutuhan es nelayan kita itu sangat besar, dan tentunya kapasitas itu tidak maksimal. Oleh karena itu, kedepan kita berharap kepada pemerintah pusat, supaya pemberian bantuan kemaritiman maksimal, supaya pemerintah daerah dapat maksimal dalam membantu ekonomi nelayan,” pungkas Syarfi.
Termasuk birokrasi perijinan kapal ujar Syarfi supaya dipersempit dan dirasionalsiasi. ”Semisal ijin kapal 30GT sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah dan pusat hanya memberikan guiden 100 ton keatas. Supaya produksi ikan di kota Sibolga dapat meningkat. Sebagaimana potensi ikan tadi yang masih kecil yang dapat diekplroasi oleh kota Sibolga. Ini harus didorong dengan kemudahan perizinan,” ungkap Syarfi Hutauruk.
Di sisi sumber daya energi, Syarfi juga sangat berharap sekaligus meminta kepada pemerintah pusat, supaya bisa menyediakan dan memenuhi kebutuhan sumber daya energi (listrik) bagi kota Sibolga, sehingga pengelolaan dan pengembangan pembangunan kemaritiman di kota Sibolga tidak terkendala. Pasalnya ucap Syarfi, sumber energi untuk kota Sibolga selama ini masih kurang, sekalipun di wilayah sekitar kota Sibolg berdiri dua unit mesin pembangkit listrik besar.
”Inilah harapan kita, karena ini juga merupakan bagian dari sisi peningkatan ekonomi dari pos maritim yang digagas oleh Presiden yang juga harus dipersiapkan oleh Pemko Sibolga,” tandasnya.
Jonny simatupang
Menurutnya, bahwa masih ada banyak yang masih perlu dibenahi bahkan ditingkatkan, terutama untuk memberhasilkan atau muwujudkan program Poros Maritim Dunia atau Nusantara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M Yusuf Kalla di kota Sibolga. Pembenahan dan peningkatan tersebut diharapkan datangnya dari pemerintah pusat, karena dia menegaskan bahwa kota Sibolga memiliki keterbatasan anggaran sehingga membutuhkan dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat.
”Beberapa pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana ini antara lain, pengembangan kawasan Pelabuhan Sibolga, Bandara FL Tobing, infrastruktur jalan di kawasan Hinterland, ijin perikanan, energi daya listrik, alokasi bantuan untuk pembangunan fisik Kelautan dan Perikanan serta lainnya,” katanya.
Menurut Syarfi, pemerintah pusat diharapkan dapat mengalokasikan anggaran bagi pertambahan perpanjangan dermaga pelabuhan Sibolga, paling tidak 100 - 200 meter lagi dari yang ada sekarang ini, sehingga dermaga dapat disandari lebih banyak kapal besar atau minimal dapat disandari dua atau tiga unit kapal lagi.
”Soalnya pelabuhan Sibolga semakin ramai dimasuki kapal - kapal besar baik yang berasal dari dalam negeri seperti dari Surabaya maupun luar negeri seperti Singapura. Kapal - kapal ini masuk tidak terlepas dari pertumbuhan kawasan Hinterland, salah satunya dari keberadaan pertambangan di wilayah Batangtoru, Kabupaten Tapsel,” tutur Syarfi.
Demikian sambung Syarfi, pengembangan bandara FL Tobing, Tapteng. Pihaknya juga berharap kepada pemerintah pusat untuk melakukan penambahan terhadap panjang dan lebar runway (landasan pacu) bandara FL Tobing, termasuk kualitas runway, ruang tunggu dan keberangkatan penumpang serta perluasan apron (tempat parker) pesawat dan pembangunan Instrument Landing System.
”Pemko Sibolga sebelumnya telah menangkap peluang pengembangan ini (Bandara dan Pelabuhan Sibolga) ini dan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo pada pertemuan tingkat Wali Kota se Indonesia di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Termasuk untuk infrastruktur jalan di wilayah Hinterland demi kelancaran arus transportasi dan pengangkutan barang,” sebutnya.
Kemudian untuk alokasi bantuan ucap Syarfi, pemerintah pusat diharapkan kedepan dapat memperbesar alokasi anggaran bagi pembangunan sektor kemaritiman atau bantuan - bantuan kemaritiman kepada daerah - daerah maritim, seperti kota Sibolga, selaku daerah yang nyata - nyata merupakan daerah maritim dan bahkan sebagai salah satu daerah penghasil ikan terbesar di pulau Sumatera.
”Dulu, kita mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan pabrik es dan cold storage, tapi cuma untuk kapasitas 5 - 10 ton per hari. Sementara hasil perikanan dan kebutuhan es nelayan kita itu sangat besar, dan tentunya kapasitas itu tidak maksimal. Oleh karena itu, kedepan kita berharap kepada pemerintah pusat, supaya pemberian bantuan kemaritiman maksimal, supaya pemerintah daerah dapat maksimal dalam membantu ekonomi nelayan,” pungkas Syarfi.
Termasuk birokrasi perijinan kapal ujar Syarfi supaya dipersempit dan dirasionalsiasi. ”Semisal ijin kapal 30GT sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah dan pusat hanya memberikan guiden 100 ton keatas. Supaya produksi ikan di kota Sibolga dapat meningkat. Sebagaimana potensi ikan tadi yang masih kecil yang dapat diekplroasi oleh kota Sibolga. Ini harus didorong dengan kemudahan perizinan,” ungkap Syarfi Hutauruk.
Di sisi sumber daya energi, Syarfi juga sangat berharap sekaligus meminta kepada pemerintah pusat, supaya bisa menyediakan dan memenuhi kebutuhan sumber daya energi (listrik) bagi kota Sibolga, sehingga pengelolaan dan pengembangan pembangunan kemaritiman di kota Sibolga tidak terkendala. Pasalnya ucap Syarfi, sumber energi untuk kota Sibolga selama ini masih kurang, sekalipun di wilayah sekitar kota Sibolg berdiri dua unit mesin pembangkit listrik besar.
”Inilah harapan kita, karena ini juga merupakan bagian dari sisi peningkatan ekonomi dari pos maritim yang digagas oleh Presiden yang juga harus dipersiapkan oleh Pemko Sibolga,” tandasnya.
Jonny simatupang
(ars)
Explore More