PKL Jual Makanan Mengandung Boraks

JAKARTA - Pedagang binaan Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Pusat terbukti menjual makanan yang mengandung boraks dan formalin.

Hal ini diketahui ketika dilakukan inspeksi mendadak (sidak) di sentra kuliner Jalan Agus Salim, Sabang, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Sidak dilakukan Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede, Kepala Sudin Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat Mulyadi, serta Kepala Balai Besar POM DKI Jakarta Dewi Prawitasari.

Sebanyak 16 jenis makanan diambil untuk sampel di antaranya pisang molen, jamur krispi, tahu, kerupuk, sate ati ampela, lontong, bubur ayam, dan pilus. Dari sampel yang diambil, lima makanan terbukti mengandung boraks danformalin. Dari hasiluji makanan, kwetiaw, tahu kuning, dan tahu putih mengandung formalin. Sementara lontong dan ketupat mengandung boraks.

Dewi Prawitasari mengatakan, sampel makanan yang dipilih tersebut dicurigai atau biasa ditemukan mengandung zat berbahaya. Sementara beberapa jenis bahan makanan lainnya hanya diambil sampel acak.”Kami terkejut karena di tengah kota masih ada yang berani menjual makanan mengandung zat berbahaya, apalagi pedagang tersebut binaan Sudin KUMKMP,” katanya kemarin.

Kepala Sudin KUMKMP Jakarta Pusat Ety Syartika mengatakan, sampai saat ini pihaknya tidak akan memberikan sanksi terhadap pedagang yang terbukti menjual makanan mengandung zat kimia berbahaya. ”Kita lakukan pembinaan saja,” ujarnya. Terkait pengawasan, dia mengaku kecolongan.

Menurutnya, selama ada pengawasan tidak ada makanan mengandung formalin. Namun, Ety mengaku tidak mengetahui bagaimana teknis pengawasan terhadap pedagang binaan. ”Saya terkejut dengan apa yang dilakukan pedagang. Untuk itu, kita akan evaluasi teknis pengawasan terhadap pedagang binaan,” ucapnya.

Sementara itu, seorang pedagang ketoprak yang enggan disebutkan namanya kepada petugas mengaku tidak mengetahui ketupat dan tahu yang dia jual mengandung zat kimia berbahaya. ”Saya beli jadi Pak, tidak ngerti kalau ada boraks dan formalin,” katanya kepada petugas.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyayangkan pemerintah yang tidak menindak pedagang yang penjual makanan mengandung zat berbahaya. Menurutnya, jika ditemukan zat berbahaya, sudah seharusnya ada tindak lanjut. ”Ini menyangkut kesehatan konsumen,” sebutnya.

Kawasan Jalan Sabang merupakan salah tempat favorit warga Ibu Kota untuk wisata kuliner. Setiap hari kawasan tersebut selalu dipenuhi warga yang berburu makanan. Jumlah pengunjung meningkat setiap akhir pekan.

Rudi Hermawan, salah satu pengunjung sentra kuliner Jalan Sabang, mengaku terkejut dengan ditemukan makanan yang mengandung formalin dan boraks. Rudi mengaku kerap makan di kawasan Jalan Sabang ketika jam makan siang.

Menurutnya, dengan harga yang terbilang lumayan mahal yakni seporsi ketoprak dibanderol dengan harga Rp15.000, seharusnya makanan tersebut bersih dan higienis. ”Besok saya enggak mau makan ketoprak lagi,” ujar karyawan yang berkantor di Wisma Antara ini.

Dia tidak menyangka pedagang masih menggunakan formalin dan boraks. Apalagi, pedagang di kawasan tersebut merupakan binaan Sudin KUMKMP Jakarta Pusat sehingga dia percaya makanan yang dijual layak dikonsumsi. ”Jika masih ada pedagang yang berbuat curang, sudah seharusnya pemerintah mengambil tindakan,” tandasnya.

Penggunaan bahan formalin dan boraks oleh pedagang binaan Dinas KUMKMP DKI Jakarta rupanyasudahkerapditemukan. Sepanjang tahun ini sedikitnya ada tujuh hingga delapan lokasi yang pedagangnya menggunakan bahan berbahaya.

Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta Joko Kundaryo mengatakan, pedagang yang kedapatan menjual makanannya mengandung formalin dan boraks itu hanya diberikan hukuman sosial dan peringatan pertama. Hukuman tersebut cukup efektif lantaran setelah dilakukan sidak kembali, pihaknya tidak menemukan pedagang menggunakan boraks dan formalin. ”Kebanyakan itu pedagang tahu, bakso, dan kerupuk. Mereka rata-rata mendapatkan bahan makanan tersebut dari luar kota,” ungkapnya.

Di bagian lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meresmikan Lenggang Jakarta di kawasan Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) Monas, Jakarta Pusat, kemarin. Lenggang Jakarta merupakan program contoh penataan pedagang kaki lima (PKL) di Ibu Kota.

”Lenggang Jakarta ini kami buat konsepnya seperti foodcourt di mal, mereka diberikan pelatihan. Ini pasti banyak perlawanan, kenapa? Orang yang biasa jualin lapak marah kan, preman yang biasa kutip duit juga pasti marah,” ucap Ahok. Menurut dia, selama ini kesulitan menata PKL karena banyak preman dan oknum yang mengambil keuntungan dari keberadaan PKL.

Maka itu, Ahok akan terus meningkatkan kesejahteraan PKL di Ibu Kota seperti konsep Lenggang Jakarta, mulai dari sistem pembayaran yang memakai kartu elektronik nontunai, pelatihan PKL cara memasak, berdagang sesuai standar mal, serta pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ridwansyah/ Bima setiyadi