Pemerintah Dinilai Belum Maksimal Hapus Diskriminasi
Kamis, 21 Mei 2015 - 02:25 WIB
Pemerintah Dinilai Belum Maksimal Hapus Diskriminasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla dinilai belum maksimal dalam upaya menghapus praktik diskriminatif di tengah masyarakat. Sampai saat ini masih ada kelompok yang merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif.
"Terlihat belum tuntasnya persoalan diskriminatif. Baik persoalan pengungsi Ahmadiyah di Lombok, Syiah di Sidoarjo, kasus GKI Yasmin dan lain sebagainya," ujar Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos dalam pertemuannya dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu 20 Mei 2015.
Dia memberi contoh masih adanya peraturan daerah (perda) yang bersifat diskriminatif, perda yang hanya berlandaskan agama tertentu tapi diberlakukan bagi semua agama. "Ini apa yang telah dilakukan Kemendagri? Apakah ada evaluasi terkait dengan perda-perda ini?" ujarnya.
Selain itu masalah penghayat kepercayaan yang tidak diperlakukan sama dengan agama lain di dalam e-KTP. Meskipun sudah ada Undang-undang Administrasi Kependudukan, tapi para penghayat kepercayaan tetap mengadapi kesulitan.
"Dulu ketika belum ada komputerisasi mereka tinggal bilang ke kecamatan dan bisa mencantumkan aliran kepercayaannya. Jika kosong seperti sekarang ini ada masalah yang dihadapi seperti tuduhan macam-macam. Selain itu juga pengurusan perkawinan dan kelahiran menjadi sulit," tutur Bonar.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan mengevaluasi perda yang dianggap diskriminatif. Jika suatu perda diketahui bertentangan dengan Pancasila, pihaknya siap untuk membatalkan.
"Saya sudah mengembalikan 139 perda. Perda yang (isinya) tidak melihat negara ini adalah negara sebagai negara majemuk," kata dia.
Dia pun mengamini jika memang ada diskriminasi yang dialami oleh kelompok agama dan kepercayaan tertentu.
"Saya diskusi dan mengundang kelompok-kelompok dari kalangan Ahmadiyah, Syiah, Gereja Yasmin dan aliran kepercayaan. Itu yang dikeluhkan. Untuk Gereja Yasmin langkah Wali Kota Bogor cukup atraktif dan untuk Syiah itu kita sangat hati-hati," paparnya.
"Terlihat belum tuntasnya persoalan diskriminatif. Baik persoalan pengungsi Ahmadiyah di Lombok, Syiah di Sidoarjo, kasus GKI Yasmin dan lain sebagainya," ujar Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos dalam pertemuannya dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu 20 Mei 2015.
Dia memberi contoh masih adanya peraturan daerah (perda) yang bersifat diskriminatif, perda yang hanya berlandaskan agama tertentu tapi diberlakukan bagi semua agama. "Ini apa yang telah dilakukan Kemendagri? Apakah ada evaluasi terkait dengan perda-perda ini?" ujarnya.
Selain itu masalah penghayat kepercayaan yang tidak diperlakukan sama dengan agama lain di dalam e-KTP. Meskipun sudah ada Undang-undang Administrasi Kependudukan, tapi para penghayat kepercayaan tetap mengadapi kesulitan.
"Dulu ketika belum ada komputerisasi mereka tinggal bilang ke kecamatan dan bisa mencantumkan aliran kepercayaannya. Jika kosong seperti sekarang ini ada masalah yang dihadapi seperti tuduhan macam-macam. Selain itu juga pengurusan perkawinan dan kelahiran menjadi sulit," tutur Bonar.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan mengevaluasi perda yang dianggap diskriminatif. Jika suatu perda diketahui bertentangan dengan Pancasila, pihaknya siap untuk membatalkan.
"Saya sudah mengembalikan 139 perda. Perda yang (isinya) tidak melihat negara ini adalah negara sebagai negara majemuk," kata dia.
Dia pun mengamini jika memang ada diskriminasi yang dialami oleh kelompok agama dan kepercayaan tertentu.
"Saya diskusi dan mengundang kelompok-kelompok dari kalangan Ahmadiyah, Syiah, Gereja Yasmin dan aliran kepercayaan. Itu yang dikeluhkan. Untuk Gereja Yasmin langkah Wali Kota Bogor cukup atraktif dan untuk Syiah itu kita sangat hati-hati," paparnya.
(dam)
