Agung Laksono Tuding Elite Politik DPR Intervensi Jokowi
Rabu, 20 Mei 2015 - 14:46 WIB
Agung Laksono Tuding Elite Politik DPR Intervensi Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Naional (Munas) Ancol, Agung Laksono menduga ada yang intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mencabut banding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun, Agung tidak menyebutkan secara detail siapa pihak yang melakukan intervensi tersebut. Dia hanya menduga dorongan kepada Jokowi agar Menkumham mencabut putusan PTUN itu berasal dari sejumlah elite politik di DPR.
"Kami sedih dan menyayangkan tindakan pihak tertentu yang mencoba intervensi presiden agar Menkumham mencabut banding," ujar Agung dalam jumpa persnya di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat, Rabu (20/5/2015).
Dia meyakini, Jokowi akan bersikap negarawan dan tidak terpengaruh dengan intervensi tersebut. Bahkan dia yakin, Jokowi tetap menghormati proses hukum yang ditempuh Menkumham.
"Saya tidak pernah mendegar itu presiden dan wakil presiden melarang-larang atau perintah-perintah Menkumham cabut banding," ucapnya.
PTUN dalam putusannya selain mengabulkan perkara gugatan SK Menkumham yang diajukan Partai Golkar kepengurusan Aburizal Bakrie atau biasa disapa Ical hasil Munas Bali, juga mencabut SK Menkumham yang mengesahkan Partai Golkar kepengurusan Agung Laksono.
Baca: Jokowi Larang Menkumham Banding Putusan PTUN.
Namun, Agung tidak menyebutkan secara detail siapa pihak yang melakukan intervensi tersebut. Dia hanya menduga dorongan kepada Jokowi agar Menkumham mencabut putusan PTUN itu berasal dari sejumlah elite politik di DPR.
"Kami sedih dan menyayangkan tindakan pihak tertentu yang mencoba intervensi presiden agar Menkumham mencabut banding," ujar Agung dalam jumpa persnya di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat, Rabu (20/5/2015).
Dia meyakini, Jokowi akan bersikap negarawan dan tidak terpengaruh dengan intervensi tersebut. Bahkan dia yakin, Jokowi tetap menghormati proses hukum yang ditempuh Menkumham.
"Saya tidak pernah mendegar itu presiden dan wakil presiden melarang-larang atau perintah-perintah Menkumham cabut banding," ucapnya.
PTUN dalam putusannya selain mengabulkan perkara gugatan SK Menkumham yang diajukan Partai Golkar kepengurusan Aburizal Bakrie atau biasa disapa Ical hasil Munas Bali, juga mencabut SK Menkumham yang mengesahkan Partai Golkar kepengurusan Agung Laksono.
Baca: Jokowi Larang Menkumham Banding Putusan PTUN.
(kur)
