Bamsoet: Jangan Jadi Penjilat jika Ingin Posisi Menteri
Senin, 18 Mei 2015 - 16:00 WIB
Bamsoet: Jangan Jadi Penjilat jika Ingin Posisi Menteri
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengucapkan rasa syukurnya atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Golkar produk Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) atas SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).
Bambang menyadari, perjuangan Partai Golkar belum dapat dikatakan telah usai. Dia mengimbau agar kubu Agung Laksono dan Menkumham Yasonna H Laoly tidak mengajukan banding atas putusan PTUN.
"Kami menyadari perjuangan belum selesai. Agar kisruh cepat selesai, kami mengimbau kubu Agung Laksono dan Menkumham untuk tidak melakukan banding," kata Bambang dalam konferensi pers di Sekretariat Fraksi Golkar, Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2015).
Dalam kesempatan itu, Bambang juga meminta kubu Agung Laksono bersabar. Dia pun menyindir sejumlah pengurus partai produk Munas Ancol yang ingin menjadi menteri, agar tidak meraihnya dengan jalan yang menyimpang.
"Kepada teman-teman agar bersabar. Jika ingun menjadi menteri bersabarlah. Kita segera bersatu dan kita akan menangi Pemilu 2019. Kalian akan menjadi menteri tanpa menjilat kepada pemerintah," ucap Bambang.
Tak hanya Menkumham dan kubu Agung Laksono, Bambang juga meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menghargai putusan PTUN yang membatalkan SK Menkumham atas pengesahan kepengurusan Munas Ancol.
"Saya yakin Pak Jokowi dan Pak JK bisa menghargai putusan PTUN. Bohong jika Presiden dan Wakil Presiden tidak mengetahui Munas Ancol itu Munas rekayasa. Kami meminta kepada pemerintah agar tidak mengambil keuntungan dari konflik internal partai," tutup Bambang.
Bambang menyadari, perjuangan Partai Golkar belum dapat dikatakan telah usai. Dia mengimbau agar kubu Agung Laksono dan Menkumham Yasonna H Laoly tidak mengajukan banding atas putusan PTUN.
"Kami menyadari perjuangan belum selesai. Agar kisruh cepat selesai, kami mengimbau kubu Agung Laksono dan Menkumham untuk tidak melakukan banding," kata Bambang dalam konferensi pers di Sekretariat Fraksi Golkar, Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2015).
Dalam kesempatan itu, Bambang juga meminta kubu Agung Laksono bersabar. Dia pun menyindir sejumlah pengurus partai produk Munas Ancol yang ingin menjadi menteri, agar tidak meraihnya dengan jalan yang menyimpang.
"Kepada teman-teman agar bersabar. Jika ingun menjadi menteri bersabarlah. Kita segera bersatu dan kita akan menangi Pemilu 2019. Kalian akan menjadi menteri tanpa menjilat kepada pemerintah," ucap Bambang.
Tak hanya Menkumham dan kubu Agung Laksono, Bambang juga meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menghargai putusan PTUN yang membatalkan SK Menkumham atas pengesahan kepengurusan Munas Ancol.
"Saya yakin Pak Jokowi dan Pak JK bisa menghargai putusan PTUN. Bohong jika Presiden dan Wakil Presiden tidak mengetahui Munas Ancol itu Munas rekayasa. Kami meminta kepada pemerintah agar tidak mengambil keuntungan dari konflik internal partai," tutup Bambang.
(maf)
