Soksi Minta Presiden Jokowi Tunda Pilkada Serentak
Jum'at, 15 Mei 2015 - 18:20 WIB
Soksi Minta Presiden Jokowi Tunda Pilkada Serentak
A
A
A
JAKARTA - Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) akan menggelar Rapat Pimpinan ke III dan Musyawarah Nasional X di Cilegon, Banten pada 19-22 Mei 2015. Salah satu hal yang dibahas dalam Rapim dan Munas tersebut adalah terkait permasalahan politik Indonesia menjelang pilkada.
Ketua Umum Soksi Ade Komarudin meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pelaksanaan pilkada. Hal itu lantaran belum selesainya sengketa Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Menurutnya, jika pilkada tetap dilaksanakan maka akan menyebabkan terjadinya konflik horizontal. "Pilkada harus ditunda. Ini di daerah-daerah akan meluas dan melebar karena tidak selesainya sengketa Partai Golkar dan dan PPP baik secara hukum maupun politik," ujar Ade di Pulau Dua, Jakarta, Jumat (15/5/2015).
Maka itu, dia menyarankan, Presiden Jokowi untuk membentuk tim antisipasi krisis agar pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Indonesia yang bukan hanya permasalahan politik, namun juga permasalahan ekonomi.
"Tim krisis ini juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik, terutama efek pilkada serentak dan ketidakstabilan lainnya di tingkat Nasional sebagai persyaratan stabilitas pembangunan," tandasnya.
Ketua Umum Soksi Ade Komarudin meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pelaksanaan pilkada. Hal itu lantaran belum selesainya sengketa Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Menurutnya, jika pilkada tetap dilaksanakan maka akan menyebabkan terjadinya konflik horizontal. "Pilkada harus ditunda. Ini di daerah-daerah akan meluas dan melebar karena tidak selesainya sengketa Partai Golkar dan dan PPP baik secara hukum maupun politik," ujar Ade di Pulau Dua, Jakarta, Jumat (15/5/2015).
Maka itu, dia menyarankan, Presiden Jokowi untuk membentuk tim antisipasi krisis agar pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Indonesia yang bukan hanya permasalahan politik, namun juga permasalahan ekonomi.
"Tim krisis ini juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik, terutama efek pilkada serentak dan ketidakstabilan lainnya di tingkat Nasional sebagai persyaratan stabilitas pembangunan," tandasnya.
(kri)
