Rotasi di DPR Bikin Luka Golkar Semakin Dalam

JAKARTA - Pemindahan tugas atau rotasi sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar di DPR menuai kritik. Kebijakan tersebut dinilai akan membuat akan melukai perasaan salah satu pihak.

Politikus Partai Golkar Mahyudin menilai kebijakan rotasi sejumlah anggota Fraksi Golkar dari satu komisi ke komisi lainnya dinilai bertentangan dengan putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait perkara senketa Golkar.

Padahal, kata Mahyudin, putusan sela dikeluarkan PTUN agar pihak Aburizal Bakrie dan Agung Laksono tidak mengambil kebijakan yang bersifat sepihak.

"Seharusnya sekarang status quo. Jangan ada mutasi-mutasi dulu," ujar Mahyudin di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/4/2015).

Menurut Wakil Ketua MPR itu, rotasi yang dilakukan Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin telah merugikan kubu Agung Laksono. "Itu kan menunjukkan arogansi kepada keluarga sendiri, bukan kepada orang lain. Nanti kan menimbulkan luka tambah dalam," tuturnya.

Menurut dia, semestinya Ade Komarudin tidak perlu melakukan rotasi sejumlah anggota Fraksi Golkar. Ada baiknya semua keputusan dibicarakan sebelumnya.

Dia menilai kendati sedang terlibat dalam perseturuan, sebenarnya kubu Ical dan Agung tetap satu keluarga Partai Golkar.

"Apalagi misalnya, kayak saya, yang berjuang bersama-sama juga. Yang kayak dulu misalnya yang dukung Akom (Ade Komarudin) Ketua Fraksi, saya juga, Bambang Soesatyo jadi Sekretaris fraksi, saya juga," tuturnya.

Fraksi Partai Golkar telah merotasi sejumlah anggotanya, di antaranya anggota DPR yang dikenal berpihak kepada Agung Laksono. (Baca: Putra Agung Laksono Protes Dirotasi ke Komisi VIII)