PDIP Dukung Gagasan Jokowi Larang Rangkap Jabatan

JAKARTA - PDIP tidak ingin mengomentari soal kewajiban mundur bagi pengurus partai politik jika terpilih masuk kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita belum tahu siapa dari PDIP yang akan direkrut oleh Jokowi, sehingga kami belum sampai pada kesimpulan itu. Kita masih tunggu," ujar Basarah dalam diskusi politik dengan tema "Membangun Sinergi Pemerintahan dan Parlemen yang Sehat" di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).

Namun, anggota DPR ini mengakui gagasan Jokowi yang melarang kader parpol rangkap jabatan merupakan hal yang baik.

"Saya kira itu gagasan yang baik yang harus didalami untuk kemudian dicari formula terbaik dalam rangka mensinergikan tugas kementerian dan tugas kepartaian yang tidak saling tumpang tindih. Apalagi mengganggu tugas kenegaraan sebagai menteri," ucapnya.

Hari ini Jokowi memanggil sejumlah nama yang diduga kuat menjadi calon menteri ke Istana. Susunan kabinet ini rencananya segera diumumkan dalam waktu dekat.

Beberapa calon menteri dari PDIP yang juga menjabat di parpol antara lain Sekjen Tjahjo Kumolo, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto.