ICW Nilai Informasi WikiLeaks Sulit Diverifikasi
Rabu, 30 Juli 2014 - 11:34 WIB
ICW Nilai Informasi WikiLeaks Sulit Diverifikasi
A
A
A
JAKARTA - Situs antikerahasiaan WikiLeaks merilis informasi mengejutkan tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz mengatakan, apa yang disampaikan WikiLeaks itu hanya sebatas informasi. Menurutnya, informasi itu masih terlalu prematur untuk diketahui kebenarannya.
"Kami masih sulit komentari itu ya, karena itu hanya informasi dan tidak punya alat verifikasi," ujar Donal saat dihubungi Sindonews, Rabu (30/7/2014).
Meskipun selama ini WikiLeaks sering menyampaikan informasi menghebohkan terkait bocoran kawat diplomatik Kementerian Luar Negeri sejumlah negara, tapi tidak berarti apa yang disampaikannya bisa jadi acuan untuk menuding seseorang terlibat kasus korupsi atau tidak.
Dikatakan Donald, berbicara soal hukum adalah berbicara soal pembuktian. "Penegak hukum tidak bekerja berdasarkan info WikiLeaks tapi berdasarkan alat bukti," ungkapnya.
Menurut dokumen WikiLeaks tertanggal 29 Juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar yang secara eksplisit melibatkan beberapa tokoh Indonesia, Malaysia dan Vietnam, termasuk keluarga dan pejabat senior masing-masing negara itu.
“Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks, Rabu (30/7/2014).
Kasus ini menyangkut dugaan korupsi multi juta dolar yang dibuat oleh agen dari anak perusahaan RBA Securency dan Note Printing Australia untuk mengamankan kontrak yang diduga melibatkan pemerintah Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan negara-negara lain.
WikiLeaks menyebut ada 17 individu dalam kasus itu. ”Setiap Perdana Menteri Malaysia atau mantannya, Presiden Vietnam saat ini Truong Tan San, Presiden Indonesia SBY, mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri, dan 14 pejabat senior lainnya,” lanjut dokumen WikiLeaks.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz mengatakan, apa yang disampaikan WikiLeaks itu hanya sebatas informasi. Menurutnya, informasi itu masih terlalu prematur untuk diketahui kebenarannya.
"Kami masih sulit komentari itu ya, karena itu hanya informasi dan tidak punya alat verifikasi," ujar Donal saat dihubungi Sindonews, Rabu (30/7/2014).
Meskipun selama ini WikiLeaks sering menyampaikan informasi menghebohkan terkait bocoran kawat diplomatik Kementerian Luar Negeri sejumlah negara, tapi tidak berarti apa yang disampaikannya bisa jadi acuan untuk menuding seseorang terlibat kasus korupsi atau tidak.
Dikatakan Donald, berbicara soal hukum adalah berbicara soal pembuktian. "Penegak hukum tidak bekerja berdasarkan info WikiLeaks tapi berdasarkan alat bukti," ungkapnya.
Menurut dokumen WikiLeaks tertanggal 29 Juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar yang secara eksplisit melibatkan beberapa tokoh Indonesia, Malaysia dan Vietnam, termasuk keluarga dan pejabat senior masing-masing negara itu.
“Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks, Rabu (30/7/2014).
Kasus ini menyangkut dugaan korupsi multi juta dolar yang dibuat oleh agen dari anak perusahaan RBA Securency dan Note Printing Australia untuk mengamankan kontrak yang diduga melibatkan pemerintah Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan negara-negara lain.
WikiLeaks menyebut ada 17 individu dalam kasus itu. ”Setiap Perdana Menteri Malaysia atau mantannya, Presiden Vietnam saat ini Truong Tan San, Presiden Indonesia SBY, mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri, dan 14 pejabat senior lainnya,” lanjut dokumen WikiLeaks.
(kri)
