Dua Tahun Jokowi-JK Belum Bisa Selesaikan Soal Intoleransi

JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) selama dua tahun belakangan dinilai belum mampu memberikan ‎jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pernyataan itu dikatakan Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani. Menurut Ismail, padahal hal demikian merupakan salah satu janji Jokowi saat kampanye Pilpres 2014.

"Intoleransi, konflik dan kekerasan atas nama agama, tidak ada satupun yang diatasi oleh Jokowi," kata Ismail Hasani di Kantornya, Jalan Hang Lekir II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (23/10/2016).

Demikian juga terkait pengungsi Syiah di Sidoarjo dan Ahmadiyah di Transito, diakui Ismail, hal itu belum memperoleh penanganan memadai.

Menurutnya, dalam dua tahun Jokowi-JK, tercatat 197 peristiwa dengan 236 tindakan intoleransi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun 2015.

"Tercatat 91 peristiwa dengan 113 tindakan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan pada Januari-September 2016," ungkapnya.

Kemudian, Setara Institute juga menyoroti komitmen Jokowi dalam menghapus regulasi yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, masyarakat adat dan penyandang disabilitas.

"Tetapi dua tahun memimpin belum ada satupun yang terpenuhi," ungkapnya.

Dia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memang telah membatalkan 3.134 peraturan daerah (perda). Namun semua yang dibatalkan itu berhubungan dengan investasi.

"Sementara 421 kebijakan diskriminatif dan 73 kebijakan intoleran tidak ada satupun yang dibatalkan," pungkasnya.‎