Ambil Alih Posisi Jubir, SBY Dinilai Ingin Demokrat Satu Komando
Senin, 22 Agustus 2016 - 19:13 WIB
Ambil Alih Posisi Jubir, SBY Dinilai Ingin Demokrat Satu Komando
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil alih posisi juru bicara (jubir) Partai Demokrat dari tangan Ruhut Sitompul. Langkah tersebut merupakan buntut dari pencopotan Ruhut dari jabatan jubir Demokrat.
Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai langkah yang diambil SBY mencerminkan garis Partai Demokrat yang cenderung feodal. Dia menilai, SBY sepertinya menghendaki Demokrat selalu dalam satu harmoni, satu komando, satu sikap.
"Bagi yang tidak patuh mesti dilakukan pendisiplinan. Namun jangan lupa, proses dan dinamikanya mesti berjalan. Enggak boleh sewenang-wenang, tiba tiba sudah dicopot. Itu sudah sama dengan tradisi politik feodal," kata Pangi kepada Sindonews, Senin (22/8/2016). (Baca juga: SBY Ambil Alih Posisi Ruhut Sitompul)
Menurut dia, Ruhut sering menciptakan polemik yang merugikan citra Partai Demokrat.
Kendati demikian, kata dia, hal tersebut satu kewajaran kewajaran selama perbedaan diungkapkan berdasarkan prinsip, nurani dan logika.
"Namun kalau sudah ada garis komando atau keputusan kolektif, semua harus tunduk," kata Pangi.
Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai langkah yang diambil SBY mencerminkan garis Partai Demokrat yang cenderung feodal. Dia menilai, SBY sepertinya menghendaki Demokrat selalu dalam satu harmoni, satu komando, satu sikap.
"Bagi yang tidak patuh mesti dilakukan pendisiplinan. Namun jangan lupa, proses dan dinamikanya mesti berjalan. Enggak boleh sewenang-wenang, tiba tiba sudah dicopot. Itu sudah sama dengan tradisi politik feodal," kata Pangi kepada Sindonews, Senin (22/8/2016). (Baca juga: SBY Ambil Alih Posisi Ruhut Sitompul)
Menurut dia, Ruhut sering menciptakan polemik yang merugikan citra Partai Demokrat.
Kendati demikian, kata dia, hal tersebut satu kewajaran kewajaran selama perbedaan diungkapkan berdasarkan prinsip, nurani dan logika.
"Namun kalau sudah ada garis komando atau keputusan kolektif, semua harus tunduk," kata Pangi.
(dam)
