DPR Akan Panggil Menkes dan BPOM Terkait Vaksin Palsu Bayi
Minggu, 26 Juni 2016 - 13:32 WIB
DPR Akan Panggil Menkes dan BPOM Terkait Vaksin Palsu Bayi
A
A
A
JAKARTA - Terbongkarnya jaringan pembuat dan pengedar vaksin palsu untuk bayi oleh Bareskrim Polri mengejutkan banyak pihak. Komisi IX DPR pun memberikan perhatian penuh atas kasus ini dan menyatakan akan segera memanggil menteri kesehatan (menkes) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk dimintai penjelasan.
"Kita akan memanggil Badan POM dan Kemenkes secepatnya untuk minta penjelasan mengenai persoalan yang sudah meresahkan masyarakat," ujar Anggota Komisi IX M Iqbal saat dihubungi, Minggu (26/6/2016).
Menurut Iqbal, terbongkarnya pembuat dan jaringan pengedar vaksin palsu mengingatkan kita akan rentannya kesehatan anak-anak. Alih-alih menyehatkan, vaksin palsu justru membahayakan kesehatan.
"Kita tentu sangat menyesalkan atas beredarnya vaksin palsu di masyarakat. Apalagi umumnya vaksin palsu ini dibuat untuk untuk anak-anak balita dan tentu ini akan membahayakan kesehatan anak-anak," ucap Iqbal.
Lebih lanjut, wakil sekretris jenderal PPP ini mempertanyakan kinerja BPOM yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Terlebih, Bareskrim mengungkap bahwa vaksin palsu ini telah beredar selama 13 tahun.
"Ke depannya kita harapkan Badan POM dan Kementerian Kesehatan agar lebih sering dan intens melakukan pengawasan terhadap obat-obatan yang beredar di masyarakat agar kejadian ini tidak terulang kembali," tegas Iqbal.
"Kita akan memanggil Badan POM dan Kemenkes secepatnya untuk minta penjelasan mengenai persoalan yang sudah meresahkan masyarakat," ujar Anggota Komisi IX M Iqbal saat dihubungi, Minggu (26/6/2016).
Menurut Iqbal, terbongkarnya pembuat dan jaringan pengedar vaksin palsu mengingatkan kita akan rentannya kesehatan anak-anak. Alih-alih menyehatkan, vaksin palsu justru membahayakan kesehatan.
"Kita tentu sangat menyesalkan atas beredarnya vaksin palsu di masyarakat. Apalagi umumnya vaksin palsu ini dibuat untuk untuk anak-anak balita dan tentu ini akan membahayakan kesehatan anak-anak," ucap Iqbal.
Lebih lanjut, wakil sekretris jenderal PPP ini mempertanyakan kinerja BPOM yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Terlebih, Bareskrim mengungkap bahwa vaksin palsu ini telah beredar selama 13 tahun.
"Ke depannya kita harapkan Badan POM dan Kementerian Kesehatan agar lebih sering dan intens melakukan pengawasan terhadap obat-obatan yang beredar di masyarakat agar kejadian ini tidak terulang kembali," tegas Iqbal.
(kri)
