Sohibul Teguhkan Sikap PKS Tetap di Jalur Oposisi
Kamis, 19 Mei 2016 - 17:54 WIB
Sohibul Teguhkan Sikap PKS Tetap di Jalur Oposisi
A
A
A
YOGYAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap berada di luar Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Sikap tegas itu disampaikan Presiden PKS Sohibul Iman pada wartawan saat mengelar pertemuan legislator PKS se-Indonesia di Yogyakarta.
"Kami tetap berada di luar pemerintah, oposisi loyal," tegas Sohibul di Hotel Sheraton Yogyakarta, Kamis (19/5/2016).
Sikap tegas yang diambil itu sudah sesuai hasil pertemuan pimpinan tertinggi PKS, Majelis Syuro. PKS tetap akan kritis terhadap kebijakan yang ambil pemerintah jika tidak sesuai dengan asas manfaat untuk masyarakat luas.
Menurutnya, kader PKS harus loyal dan patuh pada aturan di internal. Aturan yang dibuat bukan untuk mengekang, tapi memang ada batasan-batasan tertentu dalam mengambil sikap.
Dia memberi contoh lampu traffic light dalam rambu lalu lintas. Ada aturan jika lampu merah berhenti sementara hijau jalan. Hal itu berlaku bagi seluruh kader PKS, tanpa kecuali.
"Tidak boleh kader membuat aturan sendiri, aturan yang kita buat bersama ini untuk kita patuhi, tidak untuk dilanggar," ujarnya.
Apa yang disampaikan itu bukan untuk ditujukan pada Wakil Ketua DPR dari PKS Fahri Hamzah yang notabene dicopot karena dianggap sering membuat kegaduhan.
Kepatuhan pada pimpinan dan aturan internal itu berlaku bagi seluruh kader PKS, baik yang duduk sebagai kepala daerah maupun legislator di berbagai wilayah.
Selain dihadiri lebih dari 1.000 legislator PKS se-Indonesia, dalam pertemuan itu juga hadir Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher).
"Kami tetap berada di luar pemerintah, oposisi loyal," tegas Sohibul di Hotel Sheraton Yogyakarta, Kamis (19/5/2016).
Sikap tegas yang diambil itu sudah sesuai hasil pertemuan pimpinan tertinggi PKS, Majelis Syuro. PKS tetap akan kritis terhadap kebijakan yang ambil pemerintah jika tidak sesuai dengan asas manfaat untuk masyarakat luas.
Menurutnya, kader PKS harus loyal dan patuh pada aturan di internal. Aturan yang dibuat bukan untuk mengekang, tapi memang ada batasan-batasan tertentu dalam mengambil sikap.
Dia memberi contoh lampu traffic light dalam rambu lalu lintas. Ada aturan jika lampu merah berhenti sementara hijau jalan. Hal itu berlaku bagi seluruh kader PKS, tanpa kecuali.
"Tidak boleh kader membuat aturan sendiri, aturan yang kita buat bersama ini untuk kita patuhi, tidak untuk dilanggar," ujarnya.
Apa yang disampaikan itu bukan untuk ditujukan pada Wakil Ketua DPR dari PKS Fahri Hamzah yang notabene dicopot karena dianggap sering membuat kegaduhan.
Kepatuhan pada pimpinan dan aturan internal itu berlaku bagi seluruh kader PKS, baik yang duduk sebagai kepala daerah maupun legislator di berbagai wilayah.
Selain dihadiri lebih dari 1.000 legislator PKS se-Indonesia, dalam pertemuan itu juga hadir Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher).
(maf)
