Jokowi Diminta Dengar Masukan Publik Soal Reshuffle Kabinet
Jum'at, 08 Januari 2016 - 19:35 WIB
Jokowi Diminta Dengar Masukan Publik Soal Reshuffle Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengar masukan publik terkait rencana perombakan Kabinet Kerja Jilid II.
Bagi Wiranu, hak mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet memang di tangan presiden, namun bukan berarti publik tidak bisa memberikan penilaian terhadap kinerja menteri.
“Reshuffle memang hak prerogratif presiden, tetapi seluruh rakyat Indonesia bisa menilai kerja menteri,” ujar Khatibul dalam diskusi Jokowi vs JK dalam Isu Reshuffle Kabinet Jilid II di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2016).
Lebih lanjut, Khatibul memganggap lucu pernyataan Presiden Jokowi soal perombakan kabinet adalah haknya. Sebab sesuai aturan, pengangkatan dan pemberhentian menteri memang berada di tangan presiden.
Anggota Komisi VIII DPR itu menambahkan, hal seperti itu tidak pantas disampaikan oleh presiden. “Hak mencabut SK menteri berada itu kan tetap di tangan presiden. Jokowi agak minder ketika menyatakan ‘Eh jangan ngomong seenaknya, itu hak saya’, itu bentuk minder luar biasa,” ucap Khatibul.
PILIHAN:
PKS Tegaskan Tetap di KMP Meski Hanya Berdua dengan Gerindra
Bamsoet: Munas Bisa Dilakukan Asal Semua Kader Tunduk AD/ART
Bagi Wiranu, hak mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet memang di tangan presiden, namun bukan berarti publik tidak bisa memberikan penilaian terhadap kinerja menteri.
“Reshuffle memang hak prerogratif presiden, tetapi seluruh rakyat Indonesia bisa menilai kerja menteri,” ujar Khatibul dalam diskusi Jokowi vs JK dalam Isu Reshuffle Kabinet Jilid II di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2016).
Lebih lanjut, Khatibul memganggap lucu pernyataan Presiden Jokowi soal perombakan kabinet adalah haknya. Sebab sesuai aturan, pengangkatan dan pemberhentian menteri memang berada di tangan presiden.
Anggota Komisi VIII DPR itu menambahkan, hal seperti itu tidak pantas disampaikan oleh presiden. “Hak mencabut SK menteri berada itu kan tetap di tangan presiden. Jokowi agak minder ketika menyatakan ‘Eh jangan ngomong seenaknya, itu hak saya’, itu bentuk minder luar biasa,” ucap Khatibul.
PILIHAN:
PKS Tegaskan Tetap di KMP Meski Hanya Berdua dengan Gerindra
Bamsoet: Munas Bisa Dilakukan Asal Semua Kader Tunduk AD/ART
(kri)
