Informasi Intelijen Diminta Cepat, Jokowi: Jangan Sudah Kejadian Baru Dikasih Tahu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk cepat mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan. Menurut Jokowi, informasi intelijen kunci untuk menentukan langkah preventif di tengah instabilitas global. Sehingga, perlu adanya kurasi akurat dari Kemhan.

"Saya minta Kementerian Pertahanan harus bisa menjadi orkestrator, bisa mengorkestrasi dari informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan yang kita punya di mana-mana," ujar Joko Widodo di Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan, Rabu (18/1/2023).

Lebih lanjut Jokowi menuturkan, banyak sumber informasi intelejen bagi Indonesia. Seperti TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), juga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Ini harus diorkestrasi agar menjadi sebuah informasi yang satu sehingga kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar. Jadi langkah kerja memang harus preventif," paparnya.

Baca juga: Kesaksian Hendropriyono: Intelijen Barat Enggak Ada Kelebihannya

Di sisi lain, Jokowi juga meminta Kementerian Pertahanan untuk dapat menyampaikan informasi intelijen secara cepat. Bukan malah memberitahu setelah kejadian.

"'Pak ini hati-hati, ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini’. Jangan sudah kejadian saya baru diberitahu, sekali lagi informasi intelijen menjadi sangat vital," tegasnya

Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Serta, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.