DPR Nilai Pemerintah Perlu Jelaskan Alasan Mendesak Terbitkan Perppu Cipta Kerja
Selasa, 17 Januari 2023 - 20:38 WIB
loading...
A
A
A
DPR pada akhirnya secara kelembagaan akan menyatakan pendapat menerima atau menolak. "Jika menerima berarti berlaku, jika menolak berarti tidak berlaku. Pada posisi ini, DPR tidak berhak menambahi dan mengurangi substansi dan isi Perppu," ungkap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Dia mengatakan, DPR belum sepenuhnya membaca isi Perppu Cipta Kerja. Selain baru terbit, Perppu Cipta Kerja juga berisi banyak pasal, sehingga butuh waktu lebih banyak untuk mempelajarinya.
Dia melihat ada dua hal penting dalam Perppu Cipta Kerja. Pertama, ketentuan baru yang masuk di dalamnya. Kedua, perbedaannya dengan UU Cipta Kerja yang sudah disahkan sebelumnya.
"Dari situ nanti baru kita bisa membandingkan apa yang sudah baik, yang perlu disempurnakan, yang perlu dilengkapi dengan aturan turunan, dan seterusnya," ucapnya.
Sekadar diketahui, berbagai lembaga internasional telah memprediksi kondisi perekonomian 2023 akan diliputi dengan ketidakpastian yang tinggi. Pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian itu dan sekaligus untuk menjamin terciptanya kepastian hukum.
Dia mengatakan, DPR belum sepenuhnya membaca isi Perppu Cipta Kerja. Selain baru terbit, Perppu Cipta Kerja juga berisi banyak pasal, sehingga butuh waktu lebih banyak untuk mempelajarinya.
Dia melihat ada dua hal penting dalam Perppu Cipta Kerja. Pertama, ketentuan baru yang masuk di dalamnya. Kedua, perbedaannya dengan UU Cipta Kerja yang sudah disahkan sebelumnya.
"Dari situ nanti baru kita bisa membandingkan apa yang sudah baik, yang perlu disempurnakan, yang perlu dilengkapi dengan aturan turunan, dan seterusnya," ucapnya.
Sekadar diketahui, berbagai lembaga internasional telah memprediksi kondisi perekonomian 2023 akan diliputi dengan ketidakpastian yang tinggi. Pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian itu dan sekaligus untuk menjamin terciptanya kepastian hukum.
Lihat Juga :
